Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2020
P. 12
Wakil ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) itu menilai Presiden Jokowi juga
tidak bisa menghentikan PHK. Apalagi, kata dia, upaya yang dilakukan hanya
sebatas imbauan kepada para pengusaha. Sementara antisipasi agar tak terjadi
kerugian tidak diberikan.
"Itu kan hukum alam saja. Kalau perusahaannya untung, atau paling sedikit tidak
rugi, ya tidak ada PHK, tetapi kalau perusahannya rugi ada yang terpaksa harus
mem-PHK. Tingkat ketahanan perusahaan-perusahaan ini juga berbeda-beda,"
paparnya.
Saleh menegaskan, dalam konteks itulah pemerintah harus memberikan solusi.
Selain pemberian Kartu Pra Kerja, bantuan-bantuan sosial perlu juga diberikan
kepada pekerja dan buruh korban PHK. Pemerintah harus memastikan kalau mereka
bisa bertahan di tengah situasi sulit seperti sekarang ini.
"Dalam rapat hari Kamis yang lalu, hal ini sudah dibicarakan dengan menteri tenaga
kerja. Kami sudah mengingatkan agar masalah ini betul-betul diperhatikan.
Termasuk pekerja migran Indonesia (PMI) yang saat ini bekerja di luar negeri.
Banyak di antara mereka yang tidak bisa bekerja karena kebijakan lockdown yang
diterapkan di sana," tutupnya.
Page 11 of 184.
