Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2020
P. 112
Ia melanjutkan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No 19/PMK.07/2020 yang salah
satunya menyebutkan, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dan dana
bagi hasil sumberdaya alam (DBHSDA) dapat digunakan oleh pemerintah daerah
untuk penanganan dan pencegahan penularan COVID- 19.
Alasanya, penyelamatan masyarakat dari penularan COVID- 19 menjadi prioritas
utama. Dan hal itu menjadi kunci utama bagi pemulihan ekonomi.
"Setuju sekali. Jadi sekarang harus dimobilisasi dana (BHCHT) seperti itu terutama
untuk daerah-daerah yang petani tembakaunya tinggi seperti Jatim atau Sumatera
Utara. Kan tidak semua petani tembakau, jadi harus clustering dana itu. Atau kalau
masih cukup besar cluster dimana yang banyak penyakit atau COVID- tinggi
diutamakan juga," papar Didin S Damanhuri.
(dna/dna)
Page 111 of 184.
