Page 51 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2019

Title MENAKER : BERIKAN TUNJANGAN HARI RAYA SEBELUM H-7
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 09 Mei 2019
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/05/09/menaker-berikan-tun jangan-hari-
Page/URL
raya-sebelum-h-7
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri, meminta para pengusaha
memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan paling lambat tujuh hari (H-7)
sebelum Hari Raya Idulfitri/ Lebaran.
Menaker menegaskan pemberian THR merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan pengusaha kepada pekerja sesuai dengan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016.
"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
keagamaan. Kita minta perusahaan memastikan pembayaran THR sesuai dengan
ketentuan yang berlaku," kata Hanif Dhakiri di Jakarta, Rabu 8 Mei 2019.
Sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016, besaran THR bagi
pekerja yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih,
memperoleh THR 1 bulan upah. Sedangkan bagi pekerja yang mempunyai masa
kerja 1 bulan secara terus-menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan
secara proporsional sesuai dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa
kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.
Bagi pekerja harian lepas dengan masa kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya
berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima
dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan, bagi pekerja
lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah 1 bulan
dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
"Bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian kerja,
peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau kebiasaan lebih besar dari
nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR keagamaan yang dibayarkan kepada
pekerja sesuai dengan yang tertera di perjanjian kerja, peraturan perusahaan,
perjanjian kerja bersama, atau kebisaan yang telah dilakukan," kata Menaker.
"Jika mengacu pada regulasi, pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7. Tapi,
saya mengimbau kalau bisa pembayaran dilakukan maksimal dua minggu sebelum
Lebaran. Hal ini dilakukan agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik,"
kata Hanif.
"Kita juga akan segera menerbitkan surat edaran THR kepada para kepala daerah
dan membuka posko pengaduan THR. Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan
bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinas-dinas tingkat
provinsi dan kabupaten/kota, serta di tingkat pusat, yaitu di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan," tutur Hanif.

Page 50 of 80.