Page 58 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2019

Title BUKA POSKO PENGADUAN DI 16 TITIK, PEMPROV JATIM MINTA THR DIBAYARKAN H-7
LEBARAN
Media Name kompas.com
Pub. Date 09 Mei 2019
Page/URL https://regional.kompas.com/read/2019/05/09/14505191/buka-posko-pengad uan-di-16-
titik-pemprov-jatim-minta-thr-dibayarkan-h-7
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah Provinsi Jawa Timur malalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Jatim sudah menerbitkan surat edaran (SE) mengenai aturan
tunjangan hari raya ( THR) 2019.
Surat edaran tersebut sudah disetujui dan ditandatangani Gubernur Jawa Timur
Khofifah Indar Parawansa, Kamis (9/5/2019), dan sudah disampaikan kepada
bupati/wali kota se-Jatim.
"SE ini ditujukan kepada bupati/wali kota untuk memantau pelaksanaan
pembayaran THR bagi perusahaan di wilayahnya masing-masing," kata Kepala
Disnakertrans Jatim Himawan Estu Subagjo, kepada Kompas.com, Kamis.
Himawan melanjutkan, sesuai aturan, besaran THR yang diberikan perusahaan
kepada pekerja berjumlah satu kali gaji.
Pemberian THR satu kali gaji itu juga berlaku bagi kelas pekerja yang sudah bekerja
minimal satu bulan.
"Untuk aturannya diberikan penuh (satu kali gaji). Tetapi, itu nanti kesepakatan
antara pekerja dan pemberi kerja. Prinsipnya hubungan industrial itu lebih dihargai,"
tutur Himawan.

Ia menegaskan, pemberian THR itu wajib diberikan oleh pemberi kerja kepada
pekerja paling lambat H-7 sebelum Lebaran.
"Batas waktu pembayaran THR, H-7 sudah harus dibayarkan. Karena secara
ekonomi THR bisa membantu para pekerja. Jadi, harus tepat waktu," ujar dia.
Untuk mencegah terjadinya persoalan antara pemberi kerja dan pekerja mengenai
pembayaran THR itu, pihaknya membuka posko pengaduan THR di Balai Latihan
Kerja (BLK) yang ada di setiap daerah di Jawa Timur.

Himawan menyebut, posko pengaduan itu untuk mengadukan pembayaran THR
yang tidak dibayar tepat waktu dan THR yang tidak dibayar sesuai aturan.
Posko itu menjadi medium untuk mempertemukan dua kepentingan berbeda, antara
pemberi kerja dan pekerja.

"Posko ini ada di 16 BLK kami di semua kabupaten/kota. Kami akan fasilitasi di
posko itu. Kalau kepentingannya sudah terpenuhi, saya pikir tidak ada yang
mengadu," imbuh Himawan.

Page 57 of 80.