Page 63 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2019
P. 63
Title PERUSAHAAN DIMINTA BAYAR THR PALING LAMBAT H-14 LEBARAN
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 09 Mei 2019
https://mediaindonesia.com/read/detail/234451-perusahaan-diminta-bayar -thr-paling-
Page/URL
lambat-h-14-lebaran
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
MENTERI Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri meminta seluruh erusahaan dapat
membayar tunjangan hari raya (THR) paling lambat dua pekan sebelum Hari Raya
Idul Fitri (H-7).
"Jika mengacu pada regulasi tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan
Nomor 6 Tahun 2016, THR bisa diberikan paling lambat H-7. Tapi saya mengimbau
kalau bisa pembayaran dilakukan maksimal dua minggu sebelum Lebaran. Hal ini
dilakukan agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik," ujar Hanif
melalui keterangan resmi, Kamis (9/5).
Untuk besaran THR, Hanif mengatakan, hal itu tergantung pada masa kerja tiap-tiap
karyawan. Bagi yang telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih secara terus
menerus, wajib mendapat THR senilai satu kali upah per bulan.
Adapun, bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, THR
diberikan secara proporsional sesuai dengan penghitungan yang sudah ditetapkan,
yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah.
Sementara, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa kerja 12 bulan atau
lebih, besaran THR berdasarkan upah satu bulan yang dihitung berdasarkan rata-
rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan
dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
"Tetapi, bagi perusahaan yang menetapkan besaran nilai THR dalam perjanjian
kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama atau kebiasaan lebih besar
dari nilai THR yang telah ditetapkan, maka THR Keagamaan yang dibayarkan
kepada pekerja sesuai dengan besaran yang tertera di perjanjian kerja tersebut,"
jelasnya.
Kemenaker dalam waktu dekat akan menerbitkan surat edaran THR kepada para
kepala daerah dan membuka posko pengaduan THR.
"Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan bisa mengadu ke posko itu. Kami akan
buka di dinas-dinas tingkat provinsi dan kabupaten/kota," tandasnya.
Page 62 of 80.
