Page 65 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2019
P. 65
tingkat yaitu di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan," tutur Menaker.
Perusahaan yang terlambat membayar THR pegawai akan dikenai denda 5 persen.
Denda itu harus dibayar kepada karyawan dari total THR yang ia terima.
Pemerintah juga akan mengeluarkan surat edaran menjelang tenggat waktu
maksimal pembayaran upah karyawan swasta
Tenaga Kontrak, Outsoucing dan Freelancer Berhak Dapat THR
Pekerja berstatus tetap maupun kontrak berhak menerima THR. Hal itu disampaikan
Direktur Pengupahan Kemnaker, Adriani.
"Semua pekerja berhak dapat THR. [pekerja] Kontrak juga berhak. Pekerja tetap
atau tidak tetap sama," kata Adriani, di Jakarta.
Tak hanya pegawai kontrak, menurutnya, pekerja berstatus freelancer juga berhak
memperoleh THR.
"Seluruh pekerja, mau freelancer atau apa pun, berhak dapat [THR]. Yang penting
kamu kerja di situ, ya berhak dapat [THR] di situ. Sepanjang statusnya bekerja di
situ," ujar Adriani.
Meski terdapat anggapan bahwa freelancer bekerja secara per project atau garapan,
Adriani menilai hal itu tak menjadi hambatan. Pekerja outsoucing, kata dia, juga
berhak menerima THR.
(tirto.id - Sosial Budaya)
Penulis: Yantina Debora
Editor: Agung DH
Page 64 of 80.
