Page 70 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2019

Title LBH SURABAYA BUKA POSKO PENGADUAN THR
Media Name jatim.antaranews.com
Pub. Date 09 Mei 2019
Page/URL https://jatim.antaranews.com/berita/294221/lbh-surabaya-buka-posko-pen gaduan-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Surabaya - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) - Lembaga
Bantuan Hukum (LBH) Surabaya bekerja sama dengan sejumlah organisasi serikat
buruh membuka Pos Komando (Posko) Pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR)
2019.
Posko yang berlokasi di Kantor LBH Jalan Kidal Nomor 6 Surabaya itu resmi dibuka
mulai hari ini, Kamis, hingga "H-5" Idul Fitri 2019.

"Posko Pengaduan THR ini kami dirikan untuk memfasilitasi para pekerja atau buruh
yang selama ini banyak dilanggar oleh perusahaan," kata Koordinator Posko
Pengaduan THR LBH Surabaya Habibus Shalihin kepada wartawan dalam jumpa
pers di Surabaya, Kamis.
LBH Surabaya bersama sejumlah organisasi serikat buruh telah rutin membuka
Posko Pengaduan THR di Surabaya selama lebih dari 10 tahun terakhir.

Habib mengungkapkan pengaduan pelanggaran THR yang masuk pada tahun 2018
lalu berjumlah 2.479 buruh dari 16 perusahaan di wilayah empat kabupaten/ kota
Jawa Timur, yaitu Surabaya, Kabupaten Pasuruan, Sidoarjo, dan Gresik.
"Pada tahun-tahun sebelumnya besaran pelanggaran THR juga tidak jauh beda,
yaitu terjadi pada sekitar 2 ribuan buruh, yang melanggar dari tahun ke tahun rata-
rata tidak lebih dari sekitar 30-an perusahaan," katanya.

Habib menandaskan selama ini pelanggaran THR kerap didominasi oleh pekerja
kontrak atau "outsourcing" dan harian lepas. Selain itu pelanggaran THR juga sering
tarjadi pada pegawai tetap yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja.
Terhadap perusahaan-perusahaan yang dilaporkan melanggar, Posko Pengaduan
THR LBH Surabaya kemudian memberikan pendampingan agar hak THR para
pekerjanya dibayarkan. Jika perusahan yang bersangkutan masih mengabaikannya,
Posko THR LBH Surabaya mengupayakan agar Dinas Ketenagakerjaan setempat
memberikan sanksi.

Habib mengingatkan pemberian THR bagi pekerja atau buruh diatur dalam
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan.
"Kami berharap Gubernur Jawa Timur juga menerbitkan Surat Edaran kepada setiap
perusahaan di wilayah provinsi setempat untuk mengingatkan kewajiban
memberikan THR sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2016," tuturnya. (*).

Page 69 of 80.