Page 72 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2019
P. 72
Title PEMPROV SULSEL SIAP BAYARKAN THR PADA 25 MEI
Media Name sindonews.com
Pub. Date 09 Mei 2019
https://daerah.sindonews.com/read/1402868/174/pemprov-sulsel-siap-baya rkan-thr-
Page/URL
pada-25-mei-1557401450
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyiapkan anggaran untuk pembayaran
tunjangan hari raya (THR) yang bakal dibayarkan pada 25 Mei 2019. Sedangkan
rapelan kenaikan gaji 5% belum dicairkan.
Pemprov Sulsel telah menyiapkan anggaran sebanyak Rp226 miliar untuk
pembayaran gaji ke-14 maupun ke-13 melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dalam
APBD 2019. Dengan rincian kesiapan gaji ke-13 sebesar Rp113.029.868.768 dan
gaji ke-14 atau THR berjumlah Rp113.158.420.7211.
Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Sulsel Andi Arwien Azis
mengatakan, penyiapan anggaran telah dikalkulasikan sesuai usulan masing-masing
Organisasi Perangkat Daerah (OPD). "Sudah kita siapkan Rp113 miliar. Hitungan ini
sesuai usulan masing-masing SKPD," terang Arwien, Kamis (9/5/2019).
Arwien mengatakan, sebanyak 24.672 ASN Pemprov Sulsel dipastikan tak akan
terlambat menerima pencairan THR. Apalagi pemerintah pusat telah merencanakan
pembayaran tepat 24 Mei. Namun, Arwien menjelaskan, pihaknya masih menunggu
petunjuk teknis pencairan THR dan gaji ke-14 dari Kementerian Keuangan
(Kemenkeu).
"Kita mau lihat tanggal 24 Mei itu sudah turun juknis lebih dulu juga. Karena melalui
juknis itu kita bisa tahu jumlah apakah hanya gaji pokok atau ikut tunjangannya
juga. Intinya kita ikut pemerintah pusat saja," katanya.
Diketahui tahun sebelumnya, alokasi THR dihitung berdasarkan gaji dan tunjangan,
namun tak termasuk tambahan penghasilan pegawai (TPP). Sementara khusus
untuk gaji ke-13, minus tunjangan beras.
Sementara untuk pencairan rapelan tambahan gaji 5% ASN hingga bulan ini belum
juga dicairkan. Alasannya masih sama. Arwien mengatakan hingga saat ini pihaknya
masih menunggu juknis dari Kemenkeu.
"Juknisnya belum keluar sampai sekarang. Baiknya cek ke Kemenkeu, karena kami
pun masih menunggu di website Kemenkeu," katanya.
Janji Presiden Joko Widodo untuk menaikkan gaji ASN 5% itu baru diatur melalui
Peraturan Pemerintah (PP). Namun kenaikan gaji itu akan dituangkan dalam PMK,
sehingga daerah yang mencairkan tambahan gaji tanpa juknis berpotensi
bermasalah di kemudian hari.
(wib)
Page 71 of 80.
