Page 76 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2019

Adriani mengatakan, perusahaan pada dasarnya wajib memberikan THR maksimal
satu minggu sebelum hari raya. Bila tidak, perusahaan mesti membayar sanksi
sebesar 5 persen dari gaji kepada pekerja. Dalam waktu dekat ini, pihaknya
berencana menerbitkan surat edaran kepada para pengusaha. Dengan begitu, akan
mengurangi risiko keterlambatan pembayaran. "Nanti kami edarkan seminggu
menjelang Lebaran," paparnya.

Ditegaskan, semua pekerja baik tetap, kontrak, maupun pekerja lepas berhak
mendapat THR. Hal itu tertuang dalam Permenaker No 6/2016 tentang Tunjangan
Hari Raya. "Semua pekerja berhak dapat THR, kontrak juga berhak, pekerja tetap
atau tidak tetap sama. Itu ada di Permenaker No 6/2016," paparnya. Penegasan
pembayaran THR paling lambat H-7 juga disampaikan Menteri Ketenagakerjaan
(Menaker) M Hanif Dhakiri. Dirinya meminta perusahaan membayar THR paling
lambat tujuh hari (H-7) sebelum Hari Raya Idul Fitri. "THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Kita minta
perusahaan memastikan pembayaran THR sesuai dengan ketentuan yang berlaku,"
kata Hanif dalam keterangannya, Rabu (8/5/2019).

Hanif mengatakan pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus
dilaksanakan pengusaha kepada pekerja. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016. Besaran THR bagi pekerja yang mempunyai
masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih memperoleh THR satu bulan
upah. Adapun pekerja yang mempunyai masa kerja satu bulan secara terus-
menerus tetapi kurang dari 12 bulan, THR-nya diberikan secara proporsional sesuai
dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, yaitu masa kerja dibagi 12 bulan dikali
satu bulan upah. Sementara itu, bagi pekerja harian lepas yang mempunyai masa
kerja 12 bulan atau lebih, besaran THR-nya berdasarkan upah 1 bulan yang dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari
raya keagamaan. Sedangkan bagi pekerja lepas yang mempunyai masa kerja
kurang dari 12 (dua belas) bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata
upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja. "Jika mengacu pada regulasi,
pembayaran THR dilakukan paling lambat H-7. Tapi, saya mengimbau kalau bisa
pembayaran dilakukan maksimal dua minggu sebelum Lebaran. Hal ini dilakukan
agar pekerja dapat mempersiapkan mudik dengan baik," ucapnya.

Hanif, pihaknya akan segera mengeluarkan surat edaran THR kepada kepala daerah
dan membuka posko pengaduan THR. "Bagi pekerja yang THR-nya tidak dibayarkan
bisa mengadu ke posko pengaduan THR yang akan dibuka di dinasdinas tingkat
provinsi dan kabupaten/kota serta di tingkat pusat yaitu di Kantor Kementerian
Ketenagakerjaan," tutur Hanif. (H81,dtc-64)

Page 75 of 80.