Page 75 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2019

Title DISNAKERTRANS BUKA POSKO PENGADUAN THR
Media Name suaramerdeka.com
Pub. Date 09 Mei 2019
https://www.suaramerdeka.com/smcetak/baca/183520/disnakertrans-buka-po sko-
Page/URL
pengaduan-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng mengimbau
pengusaha menaati kewajiban pembayaran tunjangan hari raya (THR). Sesuai
ketentuan, pembayaran THR paling lambat H-7 Lebaran. Jika ada pekerja yang
nantinya belum mendapatkan haknya maka bisa mengadu ke posko yang sudah
disiapkan.

Kepala Disnakertrans Jateng, Wika Bintang mengatakan, perusahaan sudah
diingatkan soal pemberian THR. Posko sudah disiapkan salah satunya di kantor
Disnakertrans Jateng di Jl Pahlawan Kota Semarang. "Pekerja diharapkan sudah
mendapatkan THR maksimal H-7 Lebaran. Malah kadang sudah ada yang menerima
sekarang. Jika H-7 belum terima bisa lapor, kami buka posko," kata Wika, Rabu
(8/5). Aduan juga bisa dilakukan melalui contact center113 atau telepon kantor
Disnakertrans Jateng 024 8454168 atau whatsapp081328451596.

Bisa juga ke email jatengpantauthr@ gmail dan juga twitter @disnaker_ jateng.
"Bisa pula ke satuan pengawasan ketenagakerjaan di enam wilayah," jelasnya.

THR atau bingkisan keagamaan, lanjutnya, merupakan hak pekerja dan berlaku
untuk pekerja yang sudah bekerja selama setahun lebih. Untuk yang belum
setahun, ada skemanya yaitu berapa bulan bekerja dibagi upah setahun. "Tahun
lalu ada yang belum memberi setelah diundang, masalahnya selesai. Ya imbauannya
perusahaan mengunakan hati," ucap Wika.

Sanksi

Ada dua macam sanksi yang bisa diberikan jika perusahaan tak memenuhi aturan
tersebut. Pertama, jika terlambat membayar THR maka perusahaan wajib
membayar THR plus 5 persen dari nominal total THR karyawan dan uang dikelola
untuk kesejahteraan karyawan. Kedua, jika tidak memberikan THR padahal kondisi
keuangan bagus maka bisa dikenai sanksi administrasi hingga rekomendasi
pencabutan izin operasional. Selain imbauan, pihaknya juga akan melakukan sidak
ke perusahaanperusahaan di Jateng untuk memantau kewajiban pembayaran THR.
"Kami akan melakukan sidak agar mengetahui kondisi riilnya," imbuhnya.

Wajib

Sementara itu, Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)

Page 74 of 80.