Page 66 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 10 MEI 2019

Title LBH SURABAYA BUKA POSKO PENGADUAN THR
Media Name republika.co.id
Pub. Date 09 Mei 2019
https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/pr8bki335/lbh- surabaya-buka-
Page/URL
posko-pengaduan-thr
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya bersama Dewan Pimpinan Wilayah
Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jawa Timur membuka posko
pengaduan Tunjangan Hari Raya (THR) 2019 di Kantor LBH Surabaya, Jalan Kidal
nomor 6, Pacar Keling, Surabaya, Kamis (9/5). Posko pengaduan THR tersebut
bertujuan untuk memfasilitasi para pekerja atau buruh yang pemberian THR-nya
banyak dilanggar oleh perusahaan.

Koordinator Posko Pengaduan THR, Habibus Shalihin mengungkapkan, pengaduan
pelanggaran THR yang masuk ke Posko Pengaduan THR dari tahun ke tahun hampir
sama. Pada 2017 dan 2018 contohnya, sedikitnya 2.479 korban pekerja atau buruh
yang melaporkan ke Posko Pengaduan THR.

"Pelanggaran dilakukan oleh 30 perusahaan yang sebarannya terjadi di 4
kabupaten/ kota di Jatim, yakni Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan Kabupaten
Pasuruan," kata Habibus.

Habibus menjelaskan, dalam temuan di lapangan, korban pelanggaran THR
didominasi pekerja kontrak atau outsourcing, dan pekerja harian lepas. Adapun
modus yang sering ditemukan dilapangan adalah para buruh kontrak atau
outshorching dan tenaga harian lepas yang karena statusnya tidak berhak THR,
alasan berikutnya adalah karena tidak mampu.

"Modus lainnya adalah berdalih pekerja atau buruh dalam proses Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK). Ada juga beberapa yang membayar dengan cara mencicil,
namun berdasarkan keterangan pengadu pada tahun sebelumnya yaitu pemberian
THR tidak sesuai dengan aturan," ujar Habibus.

Padahal, lanjut Habibus, dasar hukum atau aturan terkait dengan pemberian THR
bagi pekerja atau buruh, telah diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja
(Permenaker) Nomor Per-04/MEN/1994 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
bagi Pekerja di Perusahaan. Peraturan tersebut kemudian diubah menjadi Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan.

Adapun Pengaturan THR di dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6
Tahun 2016 adalah bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12
bulan secara terus-menerus atau lebih, mendapatkan THR sebesar satu bulan upah.
Sedangkan, pekerja yang mempunyai masa kerja mulai dari satu bulan secara terus-

Page 65 of 80.