Page 137 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 137
Ringkasan
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta William Yani Wea
menyatakan pihaknya mengaku kecewa terhadap Pemprov DKI Jakarta. "Jadi ya kami kecewa
karena kami tadi berharap ketemu Gubernur, tapi ditemui oleh Pak Kadisnaker dan dari Kesbang.
Kemudian ditambah perwakilan dari TGUPP," kata William di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu
(8/12).
BURUH KECEWA UMP JAKARTA 2022 TAK KUNJUNG DIREVISI
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) AGN DKI Jakarta William Yani Wea
menyatakan pihaknya mengaku kecewa terhadap Pemprov DKI Jakarta.
"Jadi ya kami kecewa karena kami tadi berharap ketemu Gubernur, tapi ditemui oleh Pak
Kadisnaker dan dari Kesbang. Kemudian ditambah perwakilan dari TGUPP," kata William di Balai
Kota, Jakarta Pusat, Rabu (8/12).
Dia menyatakan kekecewaannya tersebut karena belum mendapatkan jadwal revisi surat
mengenai besaran UMP 2022. William juga menilai, jadwal janji yang sempat disampaikan oleh
Pemprov DKI Jakarta hanya bentuk spontanitas.
"Gubernur itu ketika menjanjikan pada tanggal 29 November itu bersifat spontan. Hanya untuk
menyenangkan saja," ucapnya.
"Kita lihat nanti saja. Yang pasti kami kecewa dengan Pak gubernur, karena tidak sesuai dengan
janjinya pada tanggal 29 November," sambungnya.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan,
kelompok buruh akan terus meningkat eskalasinya dalam melawan kenaikan upah yang dirasa
tidak cukup menenuhi harapan. Said pun mengancam, kalau dia bersama seluruh elemen buruh
bisa melakukan mogok nasional.
"Di seluruh Indonesia bilamana pemerintah memaksakan untuk tetap menjalankan isi UU Cipta
Kerja nomor 11 tahun 2020 tidak mengacu pada keputusan MK. Perlawanan gerakan mogok
nasional menjadi pilihan," kata Said saat berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Rabu
(8/12).
Said menilai, putusan MK sudah menyatakan beleid Cipta Kerja cacat formil karena
pembentukannya yang belum memenuhi unsur partisipasi publik. MK pun memberi kesempatan
pemerintah untuk memperbaiki dalam dua tahun mendatang.
"Tapi kalau kembali dilakukan dengan cara cara tidak melibatkan partisipasi publik, khususnya
Serikat buruh dan gerakan sosial lainnya. Maka sudah dipastikan gerakan mogok nasional
menjadi pilihan," wanti Iqbal lagi.
Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, maka kenaikan UMP di tahun 2022 memang
amat kecil. Anies merinci kenaikan UMP DKI tahun-tahun sebelumnya. Misalnya, tahun 2021
yang naik 3,2 persen.
"Tahun-tahun sebelumnya kenaikan UMP 8,2 persen, 8,7 persen, 8,0 persen, 8,5 persen. Tahun
lalu memang ada krisis. Karena itu memang turun. kita masuk akal jadi 3,2 persen," jelas Anies.
136
