Page 289 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 289
Kedua, lanjut Said, buruh meminta pemerintah pusat untuk mencabut PP 36/2021 tentang
pengupahan lantaran dinilai tidak sinkron dengan putusan MK.
"Karena dalam amar putusan MK No 7/2021 tersebut jelas dikatakan, menyatakan
menangguhkan tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dan tidak boleh
melakukan peraturan yang baru," ujar Said.
"Di dalam PP 36/2021 tentang pengupahan pasal 3 ayat 2 jelas mengatakan kebijakan kenaikan
upah minimum adalah keputusan strategis, kami meminta pempus tunduk pada putusan MK
cabut PP 36/2021, sambungnya.
Yang ketiga, kata Said, tuntutan para buruh adalah meminta pemerintah pusat dan daerah agar
tunduk pada putusan MK yang menyatakan bahwa UU CIpta Kerja Inkonstitusional bersyarat
dan dibutuhkan waktu selama dua tahun paling lama untuk memperbaiki prosedur dan tata cara
perundang-undanga dalam UU Cipta Kerja.
Jadi dari nol, kalau prosedurnya saja dari nol atau dari awal dengan demikian isi pasal-pasalnya
tidak berlaku, khususnya yang strategis dan berdampak luas, imbuhnya.
Dengan demikian, Said menegaskan, buruh meminta semua peraturan dari turunan UU Cipta
Kerja dan isi dari pasal-pasal yang ada di undang-undang sapu jagat tersebut tidak boleh
diterapkan.
Walaupun pemerintah berpendapat bahwa amar putusan nomor 4 tetap berlaku dalam artian
harus diperbaiki sampai dengan dua tahun, kalau tidak diperbaiki prosedur pembuatan selama
dua tahun maka inkonstitusional permanen, tutupnya. []
288
