Page 291 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 291
Selain menyampaikan orasi atau pendapat di depan Gedung Sapta Pesona, perwakilan buruh
juga menyambangi Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan Balai Kota Jakarta.
Said mengatakan setidaknya ada 20 ribu buruh dari Jabodetabek yang turun melakukan aksi
gabungan.
"Kita akan bertemu dengan pejabat MK hari ini dan di Balai Kota dengan Gubernur Anies. Sudah
dikonfirmasi akan menerima kami," kata Said.
Dalam aksi gabungan tersebut, buruh menyampaikan tiga tuntutan.
Pertama, buruh meminta seluruh gubernur di Indonesia merevisi Surat Keputusan (SK) Gubernur
tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) karena bertentangan dengan Keputusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 7 yang menangguhkan tindakan/kebijakan strategis yang berdampak luas,
termasuk upah.
Kedua, buruh menuntut pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
Ketiga, buruh menuntut pemerintah dapat menjalankan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK)
yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
inkonstitusional secara bersyarat.
Pewarta: Mentari Dwi Gayati Editor: Edy Sujatmiko COPYRIGHT (c) ANTARA 2021.
290
