Page 301 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

Ringkasan

Ratusan buruh di Jawa Timur kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Grahadi,
Rabu siang (8/12/2021). Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik,
Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Jember dan Tuban. Demo buruh kali ini kaitannya dengan
pasca adanya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Cipta Kerja Petugas kepolisian dengan sigap
mengalihkan arus lalu lintas dari arah Tunjungan Plaza ke Jalan Panglima Sudirman agar tidak
terjadi kemacetan. Beberapa diantaranya membagikan masker kepada massa aksi serta
menghimbau tetap menerapkan protokol kesehatan.

TAGIH KOMITMEN GUBERNUR KHOFIFAH, RATUSAN BURUH DI JAWA TIMUR
KEMBALI GERUDUK GRAHADI,

Laporan wartawan Tribun Jatim Network, Febrianto Ramadani TRIBUNJATIM.COM, SURABAYA -
Ratusan buruh di Jawa Timur kembali melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Grahadi,
Rabu siang (8/12/2021).

Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, Pasuruan,
Probolinggo, Jember dan Tuban. Demo buruh kali ini kaitannya dengan pasca adanya Putusan
Mahkamah Konstitusi tentang Cipta Kerja Petugas kepolisian dengan sigap mengalihkan arus lalu
lintas dari arah Tunjungan Plaza ke Jalan Panglima Sudirman agar tidak terjadi kemacetan.
Beberapa diantaranya membagikan masker kepada massa aksi serta menghimbau tetap
menerapkan protokol kesehatan.

Ketua DPW FSPMI Jawa Timur Jazuli mengatakan, aksi ini serentak dilakukan secara nasional.
Di Jakarta, demo dipusatkan di depan Istana Negara dan Gedung Mahkamah Konstitusi RI. Ada
beberapa tuntutan yang diusung para Buruh Jatim hari ini.

"Kami meminta kepada Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PN Surabaya agar
memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial, tidak menggunakan UU
nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, karena telah diputus MK inkonstitusional bersyarat
dan ditangguhkan pelaksanaannya," ujarnya.

Selain itu, lanjut Jazuli, pihaknya menagih komitmen atau kesepakatan Gubernur Jawa Timur
dengan Perwakilan pimpinan aliansi Gerakan Serikat Pekerja (GASPER) Jawa Timur pada saat
aksi buruh pada tanggal 30 November 2021.

"Kami meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk merevisi keputusan tentang Upah Minimum
Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun 2022 dan lakukan pembahasan ulang UMP tanpa
menggunakan UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja juncto PP nomor 36 tahun 2021
tentang Pengupahan," tuturnya.

"Meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk merevisi Keputusan Gubernur Jawa Timur tentang
Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022. Tetapkan UMK di Jawa Timur tahun
tersebut tanpa menggunakan formulasi PP nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan untuk
seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur," imbuhnya.

Jazuli juga meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk segera menetapkan Upah Minimum
Sektoral (UMSK) di Jawa Timur tahun 2022 sebagaimana usulan Bupati/Walikota dan hasil rapat
Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur unsur Serikat Pekerja.

"Gubernur Jawa Timur agar memerintahkan kepada Bupati/Walikota di Jawa Timur, khususnya
Dinas Tenaga Kerja untuk tidak menggunakan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

300