Page 317 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 317

Dalam  aksinya,  orator  meminta  Anies  untuk  berani  menaikkan  UMP  di  Jakarta.  Orator
              menyinggung janji Anies saat menemui massa buruh beberapa waktu lalu.
              "Pak Anies kami datang lagi. Waktu itu Pak Anies berjanji untuk revisi SK UMP. Itu Menaker tidak
              mengerti.  Sekarang  kebutuhan  pada  naik.  Coba  cek.  Kami  tunggu  Pak Anies,"  kata  seorang
              orator.

              "Mana janjinya. Tidak berani menaikkan UMP. Kita hanya dapat 37 ribu dibagi 30, itu berapa Pak
              Anies," ujarnya menambahkan.

              Orator lainnya mengatakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 yang menjadi
              acuan pemerintah  untuk  menetapkan UMP  sudah  tidak berlaku  usai putusan UU  Cipta  Kerja
              inkonstitusional bersyarat. Ia meminta Anies untuk merevisi SK penetapan UMP.

              "Tiap hari kawan-kawan berantem dengan istrinya, karena kenaikan UMP tidak sesuai. Banyak
              yang cerai. Kami tantang gubernur Anies," kata orator.

              Selain massa dari FSP KEP, buruh dari berbagai aliansi melewati Balai Kota DKI. Mereka berjalan
              menuju Patung Kuda Arjuna Wijaya, Jalan Medan Merdeka Barat.

              Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya mengatakan formula penetapan UMP yang
              ada  dalam  Pemerintah  (PP)  Nomor  36  Tahun  2021  tentang  Pengupahan  yang  merupakan
              turunan UU Cipta Kerja, tidak cocok diterapkan di Jakarta.

              Hal itu disampaikannya saat menemui massa buruh yang melakukan aksi demonstrasi terkait
              UMP Jakarta 2022 di depan Balai Kota DKI Jakarta, Senin 29 November lalu.

              Anies menyebut dengan Formula dalam PP 36, kenaikan UMP di Jakarta hanya sekitar 0,8 persen.
              Ia mengatakan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, kenaikan itu tergolong kecil.

              "Kita  mengatakan  formula  ini  tidak  cocok  untuk  diterapkan  di  Jakarta.  Formula  ini  kalau
              diterapkan di Jakarta tidak sesuai," ujarnya.
              Atas dasar itu, Anies mengatakan pihaknya pun bersurat ke Menteri Tenaga Kerja. Menurutnya,
              formula yang digunakan harusnya memenuhi asas keadilan.

              "Jadi  itu  sudah  kami  kirimkan  (surat)  dan  sekarang  kita  sedang  fase  pembahasan,  kita
              berkeinginan  agar  di  Jakarta  baik  buruh  maupun  pengusaha  merasakan  keadilan,"  katanya.
              (ds/sumber CNNIndonesia.com).

























                                                           316
   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322