Page 341 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 341
Jonli mengatakan, aspirasinya 'yang disampaikan serikat buruh ke gubernur, mereka meminta
pemerintah pusat dalam penetapan UMP/UMK 2022 harus mengacu kepada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, bukan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun, 2021, seperti
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saat ini.
"Mereka meminta agar pemerintah pusat mengubah penetapan UMP/UMK itu ke formula awal
yakni PP 78 Tahun 2015. Karena UMP/UMK ini akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Namun.
Karena ini aspirasi, Pak Gubernur tentu menampungnya sebagai perwakilan pemerintah pusat di
daerah jelasnya.
Setelah aspirasi ditampung, gubernur akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat
dalam mingguini, yangakan diserahkan Kadisnakertrans Riau ke pusat.
"Atas sikap teman-teman serikat buruh yang menyampaikan aspirasi ini, Pak Gubernur Riau
menyampaikan rasa terima kasih. Pak Gubernur menyambut baik itikad baik kaum buruh untuk
tidak turun ke jalan melakukan aksi demo. Saya harap serikat buruh lainnya juga bisa bersikap
sama" ujamya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Riaul, Syamsuar telah menetapkan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Riau tahun 2022. Penetapan UMK 12 kabupaten/kota tersebut
berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: Kpts.1272/XI/2021 tentang UMK di Provinsi Riau
Tahun 2022, tertanggal 30 November 2021.(sol)
340
