Page 346 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 346
Judul Buruh Kembali Demo di Grahadi dan Pengadilan Negeri Surabaya
Nama Media timesindonesia.co.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://www.timesindonesia.co.id/read/news/385980/buruh-kembali-
demo-di-grahadi-dan-pengadilan-negeri-surabaya
Jurnalis Redaksi
Tanggal 2021-12-08 12:36:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 10.000.000
News Value Rp 30.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
positive - Jazuli (Ketua FSPMI Jatim) Meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk merevisi
Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum
Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022. Tetapkan UMK di Jawa Timur tahun 2022 tanpa
menggunakan formulasi PP No. 36/2021 tentang Pengupahan utuk seluruh Kabupaten/Kota di
Jawa Timur
positive - Jazuli (Ketua FSPMI Jatim) Gubernur Jawa Timur agar memerintahkan kepada Bupati
atau wali kota di Jawa Timur dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Kota untuk tidak
menggunakan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya dalam hal
menangani kasus Ketenagakerjaan termasuk juga dalam hal pembuatan Perjanjian Kerja (PK),
Peraturan perusahaan (PP) dan/atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Ringkasan
Demo buruh kembali digelar serentak secara nasional, Rabu (8/12/2021). Di Jawa Timur, buruh
yang tergabung dalam KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jatim akan demo di depan
Gedung Negara Grahadi dan Pengadilan Negeri Surabaya. Demo buruh kali ini kaitannya dengan
paska adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian
Formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap UUD RI 1945.
BURUH KEMBALI DEMO DI GRAHADI DAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
Demo buruh kembali digelar serentak secara nasional, Rabu (8/12/2021). Di Jawa Timur, buruh
yang tergabung dalam KSPI (Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia) Jatim akan demo di depan
Gedung Negara Grahadi dan Pengadilan Negeri Surabaya. Demo buruh kali ini kaitannya dengan
paska adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 dalam perkara Pengujian
Formil UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) terhadap UUD RI 1945.
345
