Page 347 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

Demo akan diikuti sebanyak 700 orang massa aksi. Mereka datang dari Surabaya, Sidoarjo,
Gresik, Mojokerto, Pasuruan, Probolinggo, Jember dan Tuban.
Masa aksi mulai bergerak dari titik kumpul utama di depan Mall Royal Plaza menuju Pengadilan
Negeri Surabaya sekitar pukul 11.00 WIB. Kemudian sekitar pukul 13.00 massa buruh akan
bergeser dari PN Surabaya menuju Gedung Negera Grahadi.

Ketua FSPMI Jatim, Jazuli mengatakan bahwa pihaknya membawa beberapa tuntutan dalam
demo tersebut. Dalam tuntutan tersebut, pihaknya meminta kepada Hakim Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya agar memeriksa dan memutus perkara
perselisihan hubungan industrial tidak menggunakan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja karena
telah diputus MK inkonstitusional bersyarat dan ditangguhkan pelaksanaannya.

Buruh juga menagih komitmen atau kesepakatan Gubernur Jawa Timur dengan Perwakilan
pimpinan aliansi Gerakan Serikat Pekerja (GASPER) Jawa Timur pada saat aksi buruh pada
tanggal 30 November 2021 yakni meminta kepada Gubernur Jawa Timur merevisi Keputusan
Gubernur No. 188/783/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Timur tahun
2022 dan lakukan pembahasan ulang UMP tanpa menggunakan UU No. 11/2020 tentang Cipta
Kerja jo PP No. 36/2021 tentang Pengupahan.

"Meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk merevisi Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/803/KPTS/013/2021 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2022.
Tetapkan UMK di Jawa Timur tahun 2022 tanpa menggunakan formulasi PP No. 36/2021 tentang
Pengupahan utuk seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur," ujarnya.

Buruh juga meminta kepada Gubernur Jawa Timur untuk segera menetapkan Upah Minimum
Sektoral (UMSK) di Jawa Timur tahun 2022 sebagaimana usulan Bupati atau Walikota dan hasil
rapat Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Timur unsur Serikat Pekerja atau Serikat Buruh.

"Gubernur Jawa Timur agar memerintahkan kepada Bupati atau wali kota di Jawa Timur dalam
hal ini Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Kota untuk tidak menggunakan UU No. 11/2020 tentang
Cipta Kerja beserta aturan turunannya dalam hal menangani kasus Ketenagakerjaan termasuk
juga dalam hal pembuatan Perjanjian Kerja (PK), Peraturan perusahaan (PP) dan/atau Perjanjian
Kerja Bersama (PKB)," ujarnya soal tuntutan Demo buruh tersebut. (*).

346