Page 381 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

menyampaikan aspirasinya melalui surat yang langsung disampaikan kepada Gubernur Riau, Drs
H Syamsuar.
Mewakili serikat buruh di Riau, dua pimpinan serikat buruh yakni Koordinator Konfederasi Serikat
Buruh Indonesia (KSBI) Riau, Juandy Hutauruk dan Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (K-SPSI), Nursal Tanjung bertemu dengan Gubernur Syamsuar, Senin (6/12) sore.
Mereka menyampaikan aspirasi melalui surat kepada Gubernur Riau untuk diteruskan ke
pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).

Dalam pertemuan tersebut Gubernur Riau Syamsuar didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Riau dan juga Kepala Bidang (Kabid) Pengawasan Tenaga
Kerja, Imron Rosyadi serta Kabid Hubungan Industrial, Devi Rizaldi.

"Para buruh yang tergabung dalam KSBSI dan K-SPSI sepakat untuk tidak turun ke jalan
melakukan unjuk rasa atau demo dalam menyampaikan aspirasinya terkait kenaikan UMP dan
UMK. Mereka cukup menyampaikan aspirasi itu melalui Pak Gubernur untuk disampaikan ke
pemerintah pusat," kata Jonli.

Jonli mengatakan, aspirasinya yang disampaikan serikat buruh ke gubernur, mereka meminta
pemerintah pusat dalam penetapan UMP/UMK 2022 harus mengacu kepada Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, bukan berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, seperti
yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saat ini.

"Mereka meminta agar pemerintah pusat mengubah penetapan UMP/UMK itu ke formula awal
yakni PP 78 Tahun 2015. Karena UMP/UMK ini akan berlaku pada tanggal 1 Januari 2022. Namun
karena ini aspirasi, Pak Gubernur tentu menampungnya sebagai perwakilan pemerintah pusat di
daerah," jelasnya.

Setelah aspirasi ditampung, gubernur akan menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat
dalam minggu ini, yang akan diserahkan Kadisnakertrans Riau ke pusat.
"Atas sikap teman-teman serikat buruh yang menyampaikan aspirasi ini, Pak Gubernur Riau
menyampaikan rasa terima kasih. Pak Gubernur menyambut baik itikad baik kaum buruh untuk
tidak turun ke jalan melakukan aksi demo. Saya harap serikat buruh lainnya juga bisa bersikap
sama," ujarnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, Gubernur Riaul, Syamsuar telah menetapkan Upah Minimum
Kabupaten/Kota (UMK) di Provinsi Riau tahun 2022. Penetapan UMK 12 kabupaten/kota tersebut
berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: Kpts.1272/XI/2021 tentang UMK di Provinsi Riau
Tahun 2022, tertanggal 30 November 2021.

(sol).

380