Page 416 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

Serikat Pekerja Nasional (SPN), Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik Mesin Serikat Pekerja
Seluruh Indonesia (FSP LEM SPSI), Serikat Pekerja Rokok Makan Minum (RTMM), dan Federasi
Serikat Pekerja Farmasi dan kesehatan (FSP Farkes) Reformasi.

Memang, secara serentak buruh akan kembali menyatroni Istana Negara mengenai kenaikan
UMK, namun aliasi buruh di Kota Depok lebih menyasar pada Pemerintah Kota dalam
menyampaikan beberapa poin tuntutan.

Hal ini disampaikan secara langsung Koordinator FSB KAMIPARHO Kota Depok, Rudi Gunawan,
Selasa (7/12/2021).

“Benar, akan ada gerakan buruh untuk menyambangi istana. Tapi kami di Depok, telah sepakat
untuk menyampaikan tuntutan ke Pemerintah Kota Depok,” jelasnya kepada Radar Depok
(Group Pojoksatu.id).

Rudi memastikan, dalam minggu ini akan menggelar aksi tersebut, sebab masih dalam
pembahasan di aliansi agar aksi berjalan efektif dan tetap sesuai aturan yang berlaku. Diprediksi
akan ada 200 massa aksi yang akan menyampaikan tuntutan di depan Kantor Walikota Depok,
yang tentunya terorganisir secara baik.

“Estimasi kita ada 200 orang nanti yang siap aksi di Depok,” ungkapnya.

Rudi memastikan bila tuntutan yang akan disampaikan, pertama terkait kenaikan UMK, kedua
akan meminta Walikota untuk membuat aturan agar setiap perusahaan menerapkan struktur
skala upah. Dan ketiga untuk membuat kebijakan yang meringankan kebutuhan hidup buruh
dengan mengeluarkan bantuan subsidi terhadap buruh.

“Aspirasi itu yang akan kita bawa saat demo nanti,” bebernya.

Diketahui sejumlah aliansi akan kemnali mengepung istana untuk menuntut serikat pekerja akan
menuntut pencabutan surat keputusan (SK) penetapan UMP 2022 yang hanya naik sebesar 1,09
persen.

Buruh juga mendesak Presiden Joko Widodo mengeluarkan diskresi dengan membuat keputusan
presiden (keppres) untuk membatalkan SK gubernur dan menaikkan upah 10-15 persen.

(rd/arn/pojokjabar)

415