Page 423 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

"Berkenaan dengan itu, dengan hormat kami mengusulkan dan mengharapkan ibu menteri
meninjau kembali formula penetapan UMP sebagaimana diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan agar dapat memenuhi asas keadilan dan hubungan industrial yang
harmonis, sehingga kesejahteraan buruh dapat terwujud," tulis Anies dalam surat yang diteken
22 November 2021.

Menurut Anies, kenaikan UMP DKI Jakarta sebesar 0,8 persen tidak sesuai dengan prinsip
keadilan. "Kenaikan yang hanya sebesar Rp 38.000 ini dirasa amat jauh dari layak dan tidak
memenuhi asas keadilan, mengingat peningkatan kebutuhan hidup pekerja/buruh terlihat dari
inflasi di DKI Jakarta yaitu sebesar 1,14 persen," kata Anies.

Anies juga menyampaikan bahwa kenaikan rata-rata UMP DKI dalam enam tahun terakhir
sebesar 8,6 persen. Pertumbuhan ekonomi beberapa sektor usaha juga tidak terpengaruh
pandemi Covid-19. "Misalnya sektor transportasi dan pergudangan, informasi dan komunikasi,
jasa keuangan, jasa kesehatan, dan kegiatan sosial," ujar Anies.

Diberitakan Kompas.com pada 30 November 2021, Pemprov DKI masih menunggu balasan dari
Kemenaker terkait usulan kenaikan UMP yang dikirim Anies. "Kami tunggu ya nanti (balasan
surat) masalah buruh," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria dalam keterangan
suara, Selasa (30/11/2021).

Penetapan UMP telah diatur dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Pasal 4
mengatur bahwa UMP ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib
berpedoman pada kebijakan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat. "Pemerintah pusat
menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja/buruh
atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan," bunyi Pasal 4 Ayat 1.

Sementara itu, penyesuaian nilai UMP diatur dalam Pasal 26. Pasal 26 mengatur bahwa
penyesuaian nilai UMP ditetapkan pada rentang nilai tertentu di antara batas atas dan batas
bawah UMP pada setiap provinsi.

Perhitungan batas atas UMP dihitung menggunakan rata-rata konsumsi per kapita dikalikan rata-
rata banyaknya ART, kemudian dibagi rata-rata banyaknya ART bekerja pada setiap rumah
tangga. Sementara itu, batas bawah upah minimum yakni 50 persen dari batas atas upah
minimum.

Dengan demikian, rumus perhitungan penyesuaian UMP adalah: UM (t+1) = UM (t) +
{Max(PE(t),Inflasi(t)x[batas atas (t) - UM (t)/Batas atas (t) - Batas bawah (t)] x UM (t)}. Nilai
pertumbuhan ekonomi atau inflasi yang digunakan dalam perhitungan penyesuaian UMP
merupakan nilai pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat provinsi.

422