Page 427 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 427
Ringkasan
Sebanyak 10 ribu buruh dari berbagai federasi direncanakan hari ini kembali berdemo menuntut
upah minimum provinsi (UMP) 2022 naik 4-7%. Lokasi aksi unjuk rasa dipusatkan di Istana
Kepresidenan Jakarta, Balai Kota DKI, dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK). "Aksi buruh unjuk
rasa nasional dilakukan di Jakarta tanggal 8 Desember 2021 dimulai jam 09.30 WIB. Titik
kumpulnya di Patung Kuda Indosat Jakarta," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia
(KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers virtual dikutip detikcom, Rabu (8/12/2021).
BURUH MAU GERUDUK ISTANA-KANTOR ANIES, TUNTUT UPAH NAIK LEBIH BESAR!
Sebanyak 10 ribu buruh dari berbagai federasi direncanakan hari ini kembali berdemo menuntut
upah minimum provinsi (UMP) 2022 naik 4-7% bagi perusahaan yang mampu. Lokasi aksi unjuk
rasa dipusatkan di Istana Kepresidenan Jakarta, Balai Kota DKI, dan Gedung Mahkamah
Konstitusi (MK).
"Aksi buruh unjuk rasa nasional dilakukan di Jakarta tanggal 8 Desember 2021 dimulai jam 09.30
WIB. Titik kumpulnya di Patung Kuda Indosat Jakarta," kata Ketua Konfederasi Serikat Pekerja
Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers virtual dikutip detikcom, Rabu (8/12/2021).
Said menjelaskan surat pemberitahuan sudah dilayangkan ke aparat keamanan dan pihaknya
akan berkoordinasi terkait tiga lokasi yang dituju tersebut apakah diizinkan untuk bersama
seluruh buruh atau hanya perwakilan. Terpenting baginya ingin dipertemukan dengan yang
bersangkutan untuk menyampaikan pendapat.
"Seluruh peserta aksi adalah aksi damai dan kami akan mengikuti arahan sesuai prosedur
Undang-Undang dari pihak keamanan. Seperti ke Gedung MK bila tidak bisa aksi di depan
Gedung MK, maka akan kami minta diizinkan perwakilan menyampaikan sikap," tuturnya.
Ke Gedung MK, buruh akan menyampaikan surat meminta penjelasan terhadap keputusan
terkait uji formil UU Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dengan adanya
keputusan itu, peserta aksi juga meminta aturan pengupahan di UU Cipta Kerja untuk
ditangguhkan.
"Pertanyaan yang akan kami sampaikan satu, apa yang dimaksud tentang inkonstitusional
bersyarat? Dua, apa yang dimaksud MK dengan keputusannya cacat formil? Tiga, apa yang
dimaksud dengan amar keputusan MK butir 4 (UU Cipta Kerja tetap berlaku dan harus diperbaiki
selama dua tahun) dan butir 7 (menangguhkan segala kebijakan yang strategis dan berdampak
luas)? Empat, apakah PP 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan termasuk pengaturan upah
minimum adalah kebijakan strategis?," terangnya.
Setelah itu aksi akan bergeser ke Balai Kota DKI Jakarta. Pihaknya akan menagih janji Anies
Baswedan selaku Gubernur yang katanya akan meninjau ulang kenaikan UMP 2022.
"Harapan kami Gubernur DKI Jakarta sudah merevisi UMP DKI 2022 dan mengumumkan nilai
kenaikan yang baru. (Tuntut kenaikannya) 4-7%," tuturnya dihubungi terpisah.
Selain di Jakarta, aksi unjuk rasa secara serempak juga dilakukan di beberapa wilayah hari ini.
"Ada aksi di Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Aceh, Sumatera Utara,
Kepulauan Riau, Bengkulu, Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan,
Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Maluku, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan wilayah
lainnya," tambahnya.
426
