Page 47 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 47
Usulan ini direkomendasikan lantaran Pemprov DKI melihat adanya ketidaksesuaian dan tidak
terpenuhinya rasa keadilan antara formula penetapan UMP dengan kondisi di lapangan.
Ancam Mogok Nasional
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said lqbal memberi
ultimatum kepada Pemerintah Pusat (PP) serta seluruh Gubernur di Indonesia apabila Surat
Keputusan (SK) terkait UMP tidak direvisi.
"Perlawanan kaum buruh akan terus meningkat eskalasinya di seluruh Indonesia, bilamana
pemerintah beserta bawahannya masih tetap menjalankan isi Undang-undang Cipta Kerja
(Ciptaker) Nomor 11 Tahun 2020 tanpa mengacu kepada kepu-tusan Makhamah Konstitusi
(MK)." Kata lqbal kepada wartawan, Rabu (8/12/2021).
Ultimatum tersebut, dengan menggelar aksi mogok kerja nasional dengan eskalasi yang jauh
lebih besar dari yang pemah terjadi sebelumnya.
"Perlawanan gerakan mogok kerja nasional akan menjadi pilihan, apabila nanti dalam proses
menuju 2 tahun dari awal pembentukan UU Ciptaker yang baru ini partisipasi publik tetap
diabaikan," tegasnya.
(deny/Cr10/ta)
caption:
Massa buruh kembali mendatangi kantor Balaikota DKI Jakarta, mereka menanyakan surat
Gubernur Anies kepada Kemenaker.
46
