Page 57 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021
P. 57
Selain itu, pihaknya juga meminta gubernur segera menetapkan Upah Minimum Sektoral (UMSK)
di Jatim tahun 2022 sebagaimana usulan bupati/wali kota serta dari hasil rapat Dewan
Pengupahan Jatim dari unsur pekerja.
“Kami juga minta Gubernur Jatim agar memerintahkan kepada bupati/wali kota di Jatim untuk
tidak menggunakan UU nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja beserta aturan turunannya dalam
hal menangani kasus ketenagakerjaan termasuk juga dalam hal pembuatan perjanjian kerja
(PK), peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB),” bebernya.
Lebih lanjut disampaikan, para buruh bakal melakukan aksi di Pengadilan Negeri Surabaya,
setelah dari Grahadi.
“Buruh akan meminta Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya
agar memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial tidak menggunakan UU
11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja karena telah diputus MK inkonstitusional bersyarat dan
ditangguhkan pelaksanaannya,” tandasnya.
Sebagai informasi, saat ini para buruh telah membubarkan diri dan kembali melakukan
demonstrasi di Pengadilan Negeri Surabaya.
56
