Page 59 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 9 DESEMBER 2021

Said menjelaskan, eskalasi aksi akan meningkat jika pemerintah tidak menjalankan keputusan
Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor u Tahun 2020
tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.

Omnibus lawUU 11/2020 Cipta Kerja dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
mempunyai kekuatan hukum mengikat. MK pun memerintahkan DPR dan pemerintah
memperbaiki UU Cipta Kerja dalam jangka waktu dua tahun ke depan.

"Gerakan mogok nasional menjadi pilihan bilamana dalam proses menuju paling lama dua tahun
dari awal pembentukan UU Cipta Kerja yang baru ini tetap mengabaikan partisipasi publik," kata
Said.

Menurutnya, aksi mogok dua juta buruh dari 60 federasi serikat pekerja nasional tersebut akan
berdampak pada setidaknya 100 pabrik. Buruh juga menagih janji Gubernur DKI Jakarta Anies
Bas-wedan untuk segera mencabut Surat Keterangan (SK) Gubernur tentang Penetapan UMP
DKI Jakarta Tahun 2022.
Berdasarkan formula dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021, kenaikan UMP di DKI
Jakarta tahun 2022 hanya sebesar RP37.749 atau 0,85 persen menjadi Rp4-453 -935 per bulan.

Adapun puluhan ribu buruh dari Jabodetabek berkumpul melakukan aksi unjuk rasa gabungan
untuk menyampaikan tiga tuntutan. Pertama, buruh meminta seluruh gubernur di Indonesia
merevisi Surat Keputusan (SK) Gubernur tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) karena
bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 yang menangguhkan
tindakan/kebijakan strategis yang berdampak luas, termasuk upah.

Kedua, buruh menuntut pemerintah mencabut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan. Ketiga, buruh menuntut pemerintah dapat menjalankan keputusan
Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat.
Terobos barikade

Sementara itu, ribuan buruh dari berbagai elemen seperti KSPI, FSPMI, KSPSI dan KPBI,
berusaha menerobos barikade kawat berduri yang disiapkan aparat keamanan di Jalan Merdeka
Barat, Jakarta Pusat.

Berdasarkan pantauan, massa yang telah berkumpul di depan Gedung Sapta Pesona sempat
menggoyangkan kawat berduri yang menutup Jalan Merdeka Barat, menuju Mahkamah
Konstitusi. "Buka..buka..buka," teriak buruh.

Sementara itu, Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Hengki Haryadi turut mengamankan
aksi dan berupaya mendinginkan massa yang memaksa menerobos barikade.
"Tolong koordinator lapangan untuk mengatur para peserta aksi. Aksi boleh panas tapi kepala
harus tetap dingin," kata salah satu anggota kepolisian dari Mobil Pengurai Massa (Raisa). (B-
43/ant)"

58