Page 123 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021
P. 123
MENAKER IDA JELASKAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN DI NEGARA
PENEMPATAN
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan kebijakan dan program
pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada masa adaptasi kebiasaan baru di negara
penempatan kepada seluruh Anggota Komite III DPD RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta,
Selasa (31/8/2021).
Dalam raker yang dibuka Ketua DPD RI, LaNyalla, Mahmud Mattalitti dan dipimpin oleh Ketua
Komite III DPD RI, Sylviana Murni serta dihadiri Ketua Asosiasi Pengusaha Pekerja Migran
Indonesia (APPMI), Muazzim Akbar, Menaker Ida Fauziyah mengatakan bahwa sesuai
Kepmenaker Nomor 151 Tahun 2020, pihaknya telah melakukan penghentian sementara
penempatan PMI di masa pandemi COVID-19.
"Kepmen ini lahir 20 Maret 2020, Kepmen ini benar-benar untuk menyelamatkan jiwa, memutus
mata rantai penyebaran baik nasional maupun secara global," ujar Menaker Ida Fauziyah.
Menurut Menaker Ida Fauziyah, penghentian sementara PMI ini juga terkait terkait kebijakan
negara penempatan yang melakukan pengetatan masuknya WNA, pengetatan visa, keharusan
karantina dan bukti bebas COVID-19, dan limitasi moda transportasi karena tak ada akses ke
negara-negara penempatan.
"Semua itu menjadikan biaya sangat tinggi, karena harus transit ke bebarapa negara dan
melakukan karantina," kata Ida Fauziyah.
Dasar pelindungan Calon PMI pada masa pandemi COVID-19 ini yakni pasal 32, UU Nomor 18
Tahun 2017, karena pertimbangan keamanan COVID-19 sebagai penyakit menular dan
menindaklanjuti Permen Nomor 17 Tahun 2019. "Kepmen ini dikeluarkan setelah koordinasi dan
masukan antar Kementerian," lanjut Menaker Ida Fauziyah.
Kepada para Senator, Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, berbagai upaya pelindungan
pemerintah kepada PMI pada masa pendemi COVID-19 yakni dengan koordinasi dengan
perwakilan RI (Atnaker), memberikan bantuan masker, hingga imbauan tidak mudik/pulang.
Selain itu, lanjut Menaker Ida, Pemerintah juga berupaya memberikan pelindungan PMI di luar
negeri pada negara penempatan yang menerapkan lockdown, yakni dengan berkoordinasi
dengan perwakilan RI (Atnaker) untuk melakukan tiga langkah.
Pertama, komunikasi dengan unsur maupun agency. Bagi PMI habis kontrak dapat
dibantu/fasilitasi tetap tinggal. Sedangkan PMI yang dimungkin PMI diberikan pilihan waktu
kerja, tetap menerima upah/gaji sesuai aturan ataun atau kesepakatan para pihak.
"Ketiga, memastikan protokol WHO di tempat kerja dan di tempat istirahat," kata Menaker Ida
Fauziyah didampingi Dirjen Binapenta & PKK Suhartono, Dirjen Binwasnaker & K3 Haiyani
Rumondang dan Dirjen PHI Jamsos Indah Anggoro Putri.
Sedangkan upaya pelindungan PMI di dalam negeri (setelah bekerja) pada masa pandemi
COVID-19 yakni koordinasi Kementerian/Lembaga terkait penanganan pemulangan/kepulangan
PMI ke daerah asal.
Kedua, berkoordinasi dengan Kemenkes terksit permohonan pemeriksaan kesehatan di
debarkasi Indonesia bagi PMI pulang. Ketiga, berkoordinasi dengan Disnaker agar Petugas Desa
Migran Produktif di desa aktif membantu Pemerintah Desa mengantisipasi PMI pulang. Keempat,
pemberian bantuan pemberdayaan tenaga kerja melalui program inkubasi bisnis dan tenaga
kerja mandiri.
122
