Page 135 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021
P. 135
Selain itu, selama masa pandemi Covid-19, Pekerja Migran Indonesia (PMI) memilih pulang ke
Indonesia secara ilegal akibat kebijakan lockdown oleh Pemerintah Malaysia, sehingga PMI tidak
dapat melewati jalur resmi. Saat tiba di pintu perbatasan Kabupaten Nunukan, para PMI tersebut
perlu penanganan seperti pemenuhan kebutuhan akomodasi, konsumsi dan transportasi untuk
tiba di BP2MI Nunukan.
"Misalnya mereka masuk lewat Krayan, itu perlu penangan di Krayan dulu, sebelum tiba di
Nunukan, karena mereka harus menunggu jadwal pesawat, tentu harus menginap dan
membutuhkan makan, itu ditanggung semuanya oleh pemerintah", ungkap Muhammad Amin
pada Rabu (01/09/2021).
Amin menambahkan, Pemerintah Kabupaten Nunukan setiap tahunnya mengalokasikan
anggaran untuk penanganan PMI ilegal, karena sampai saat ini, sejumlah titik perbatasan di
Kabupaten Nunukan menjadi alternatif para PMI untuk pulang ke Indonesia.
"Ya, mau bagaimana, pemerintah harus hadir karena mereka adalah WNI yang perlu
mendapatkan perlindungan dan penanganan", tegasnya.
134
