Page 181 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021
P. 181
Kriteria penerima BSU Kemnaker ini hanya dibatasi pada pekerja/buruh yang berada di PPKM
Level 3 dan 4.
Namun demikian, seiring waktu pemerintah telah melakukan penyesuaian terhadap status Level
PPKM ini dan mengeluarkan Inmendagri yang baru. Seperti misalnya, wilayah anglomerasi
Semarang Raya yang satu bulan lalu berstatus PPKM Level 4 kini telah menjadi Level 2.
Lantas, bagaimana jika wilayah tempat kerja berubah status PPKM nya menjadi Level 2 atau 1,
apakah pekerja di wilayah tersebut tetap dapat BSU Rp 1 juta ini? Aturan mengenai penyaluran
BSU Rp 1 Juta ini tertuang dalam Permenaker No 16 Tahun 2021 tentang pedoman pemberian
bantuan pemerintah berupa subsidi gaji/upah.
Dijelaskan dalam laman Kemnaker, BSU Tahun 2021 ini diberikan kepada pekerja yang bekerja
di wilayah PPKM Level 3 dan 4 yang ditetapkan oleh pemerintah pada saat permenaker tentang
BSU Tahun 2021 ditetapkan.
Permenaker tersebut mengacu pada Inmendagri No 22 dan 23 Tahun 2021 saat pemerintah
mulai menetapkan PPKM leveling.
Menurut Kemnaker, pembatasan wilayah penerima BSU Tahun 2021 pada Level 3 dan 4
dikarenakan termasuk wilayah industri yang paling dibatasi jenis dan jam operasinya.
Sehingga pekerja/buruh di wilayah tersebut tentu paling merasakan dampak berkurangnya
penghasilan mereka, dibanding di wilayah Level 2 dan 1.
Meski pemerintah telah mengeluarkan Inmendagri terbaru terkait penyesuaian level PPKM,
namun hal itu tidak akan berpengaruh.
Wilayah penerima BSU Tahun 2021 mengacu pada Inmendagri No 22 dan 23 Tahun 2021
dikarenakan pada saat Pemerintah memutuskan dan menyusun regulasi dan aturan teknis BSU
ini, dasar hukum positif yang dipegang adalah Inmendagri tersebut.
Dengan demikian, penentuan status wilayah dalam lampiran Permenaker No 16 Tahun 2021 ini
bersifat tetap. Kriteria Penerima BSU sesuai Permenaker RI No 16 Tahun 2021
1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan Nomor Induk Kependudukan.
2. Terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan sampai 30 Juni 2021.
3. Mempunyai gaji/upah paling banyak sebesar Rp 3,5 juta per bulan.
Dalam hal pekerja/buruh bekerja di wilayah dengan UMP/UMK lebih besar dari Rp 3,5 juta, maka
persyaratan gaji/upah menjadi paling banyak sebesar UMP/UMK dengan pembulatan ratusan
ribu ke atas, sesuai dengan upah terakhir yang dilaporkan Pemberi Kerja kepada BPJS
Ketenagakerjaan dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
4. Pekerja/Buruh penerima upah.
5. Bekerja di wilayah PPKM Level 3 dan 4 (28 Provinsi dan 167 Kab/Kota) sesuai Inmendagri
22/2021 dan 23/2021.
6. Diutamakan bekerja di sektor usaha: a. Industri Barang Konsumsi, b. Transportasi, c. Aneka
Industri, d. Properti & Real Estate dan, e. Perdagangan & jasa (kecuali jasa Pendidikan dan
Kesehatan) sesuai dengan klasifikasi data sektoral di BPJS Ketenagakerjaan.
(Tribunnews.com/Tio).
180
