Page 176 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021
P. 176

upah; (b) cara pembayaran upah yang dapat dilakukan secara sekaligus atau bertahap; dan (c)
              jangka waktu berlakunya kesepakatan."
              Pembayaran upah secara dicicil ini sudah dirasakan sebagian kaum buruh di masa pandemi.
              Masalahnya, kebutuhan hidup seperti uang kontrakan, kebutuhan susu anak, nutrisi sehari-hari
              tidak bisa ditunda. Perut lapar tak bisa ditunda. Sebaliknya, perut yang keroncongan tanpa nutrisi
              berimbas pada hancurnya imunitas tubuh yang mengundang ragam penyakit, pun memperbesar
              peluang terpapar virus corona.

              Perubahan sistem kerja ini tak jarang memicu konflik di lapangan dan mempersulit kehidupan
              buruh. Sebagian perusahaan di KBN Cakung misalnya, menerapkan sistem kerja shift pagi dan
              siang yang menguras tenaga kaum buruh, terlebih buruh perempuan. Sistem kerja shift pagi
              diberlakukan dari jam 06:00 - 12:00 WIB, sementara shift kerja siang dari jam 12:00 - 18.00
              WIB. Kedua jam kerja tersebut diberlakukan tanpa adanya jam istirahat.

              Anis,  salah  seorang  buruh  perempuan  di  KBN  Cakung,  yang  memiliki  anak  usia  batita
              menyampaikan harus berangkat kerja jam 04:00 dari rumahnya yang terletak di Babelan, Bekasi.
              Sebelum  berangkat  kerja,  ia  masih  harus  menyelesaikan  pekerjaan  domestik  seperti
              membersihkan  dan  merapikan  rumah,  hingga  memasak.  Sebagian  yang  lainnya,  terpaksa
              menggunakan ojek online karena angkutan umum belum tersedia sepagi itu. Biaya ojek online
              tentu jauh lebih mahal dibandingkan angkutan umum.

              Cerita Reza lebih pilu lagi; ia terpaksa meninggalkan kedua anak kecilnya (anak pertama usia 7
              tahun, anak ke dua usia 1 tahun) yang masih tidur di kamar rusunnya seorang diri dengan pintu
              terbuka karena suaminya harus mengantarnya bekerja di waktu subuh tersebut. Pintu dibiarkan
              terbuka  agar  bila  terbangun  kedua  buah  hatinya  mengira  kedua  orangtuanya  sedang  keluar
              sebentar. Dengan kecepatan tinggi, sang suami mengantarkannya ke tempat kerja, berkejaran
              dengan waktu agar saat sampai ke tempat tinggal kedua buah hatinya belum bangun. Bila kedua
              buah  hati  mendapati  tempat  tinggal  kosong  tanpa  kedua  orangtuanya,  tentu  mereka  akan
              ketakutan.

              Beruntung, hingga kini, yang dikhawatirkan belum terjadi. Sebenarnya, itu bukan pilihan yang
              dimau Riza dan suami. Andai ada pilihan lain tentu akan diambil. Betapapun begitu, Reza masih
              harus menerima pil pahit upah dicicil. Sungguh tidak sebanding dengan pengorbanan yang ia
              dan keluarga lakukan demi berlangsungnya kegiatan usaha bisnis perusahaan.

              "Demi  keberlangsungan  usaha  dan  kerja,"  demikian  ungkapan  sakti  Kementerian
              Ketenagakerjaan saat menerbitkan Kepmen 104/2021. Pemerintah sepertinya lupa, kerja adalah
              mulia karena memberi nilai fungsi, nilai guna, nilai tukar pada komoditas (barang dagangan).
              Kerja memberi sentuhan hingga sebuah benda/karya/layanan jasa bisa bermanfaat bagi umat
              manusia. Namun kerja yang eksploitatif tidak lagi mulia. Kerja yang mulia adalah kerja yang
              layak dengan upah layak dan kondisi kerja yang layak.
              Pandemi Covid-19 adalah bencana dunia; ia terjadi di seluruh belahan dunia, dirasakan oleh
              seluruh umat manusia, termasuk buruh. Mengorbankan kondisi kerja buruh menjadi semakin
              buruk  mengatasnamakan  bencana  nasional  dan  dunia  berupa  pandemi  Covid-19  merupakan
              mimpi buruk.

              Akhir kata, demi mengaburkan niat memperburuk kondisi pekerja, dicantumkanlah ungkapan
              pemanis "berdasarkan dialog, kesepakatan antara pekerja/buruh/SP/SB dan perusahaan", tanpa
              mempertimbangkan adanya relasi kuasa yang timpang antara buruh dan pengusaha. Lalu di
              mana fungsi pengawas?





                                                           175
   171   172   173   174   175   176   177   178   179   180   181