Page 172 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021
P. 172
Judul Buruh Siapkan Jurus Rahasia kalau Gugatan UU Cipta Kerja Kalah di
MK
Nama Media detik.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5704854/buruh-
siapkan-jurus-rahasia-kalau-gugatan-uu-cipta-kerja-kalah-di-mk
Jurnalis Trio Hamdani
Tanggal 2021-09-01 10:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Saya sudah menjadi saksi fakta tanggal 25 Agustus yang
lalu
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Nah uji materiil ini baru waktu itu mendengarkan
keterangan dari pemerintah
positive - Said Iqbal (Presiden KSPI) Secara konstitusional kita bisa minta kepada DPR melakukan
legislative review. Legislative review itu artinya revisi undang-undang, kan undang-undangnya
sudah sah nih diundangkan, kan boleh direvisi. Itu kan setahun ya, setahun berarti Oktober
2021. Di Oktober 2021 kita minta DPR revisi, masukkan di Prolegnas untuk tahun 2022
neutral - Said Iqbal (Presiden KSPI) Ini sudah dibahas di ILO sana. Nah tentu ILO akan
mengeluarkan sikap resminya
negative - Said Iqbal (Presiden KSPI) Dan yang terakhir, aksi-aksi tentu akan kita lakukan,
bahkan saya sudah sampaikan tidak ada jaminan bahwa buruh tidak akan melakukan aksi. Bisa
jadi di tengah pandemi ini pun buruh bisa melakukan aksi mogok nasional jilid 2. Bentuknya
setop produksi, intinya nggak keluar pabrik tapi semua produksi perusahaan setop berhenti
Ringkasan
Perwakilan buruh sedang melakukan gugatan terhadap Undang-undang Cipta Kerja khususnya
klaster ketenagakerjaan. Buruh menggugat aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar
klaster ketenagakerjaan dicabut. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said
Iqbal menuturkan saat ini sudah memasuki sidang kesaksian terhadap uji formil UU Cipta Kerja.
Dalam sidang kesaksian itu pihaknya sudah mengingatkan ke majelis hakim bahwa secara formil
pembuatan undang-undang tersebut cacat hukum.
171
