Page 169 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021

sampai saat ini angka pengangguran sangat tinggi, sementara program pelatihan dari
pemerintah masih kurang tepat.
Hal itu disampaikan LaNyalla menjawab aspirasi dari Organisasi Pekerja Garmen Indonesia
(OPGI) saat audiensi di Ruang Ketua DPD RI, Komplek Parlemen.

"Kami di DPD tentu mendukung percepatan pemulihan ekonomi. Salah satunya agar kementerian
terkait tidak mengurangi program pelatihan berbasis kompetensi dengan alasan refocusing
anggaran," kata LaNyalla.

Selain itu, DPD akan mendorong optimalisasi Diklat dari 7 Balai Diklat Industri (BDI) di bawah
Kementerian Perindustrian dengan melibatkan stakeholder terkait.

"Nanti kita akan bersurat resmi ke Kementerian Perindustrian supaya dalam program diklatnya
yang meliputi sektor pelatihan, sertifikasi dan penempatan kerja ini dimaksimalkan," kata
LaNyalla.

Ketua OPGI Stenly Ngelo menyampaikan, saat ini pelatihan berbasis sektor yang sesuai pada
kebutuhan industri memang kurang mendapat support dari pemerintah. "Kemnaker masih
memberi porsi lebih banyak pada pelatihan yang bukan dibutuhkan oleh pabrik atau industri.
Contohnya saja adanya BLK dan Kartu Prakerja. Kondisi itu menurut kami tidak tepat," kata
Stenly.

Oleh karena itu OPGI yang selama ini konsen dengan pelatihan berbasis kompetensi dan
kebutuhan pabrik meminta Ketua DPD RI untuk menyampaikan hal itu kepada kementerian
terkait. Khususnya kementerian perindustrian, yang membawahi 7 balai diklat industri.

"Program yang baik adalah yang tepat sasaran yang kemudian pastinya akan benar-benar
bermanfaat bagi pemulihan ekonomi di masa pandemi ini. Makanya kita minta dukungan ke DPD
supaya hal ini disuarakan," ujarnya.

Turut hadir dalam audiensi Staf Khusus Ketua DPD RI Sefdin Syaifudin dan Togar M. Nero, juga
Staf Ahli Firmandes. Sedangkan Ketua Umum OPGI didampingi Rudi Erawan (Sekjen) dan
pengurus lainnya.

168