Page 173 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021
P. 173
BURUH SIAPKAN JURUS RAHASIA KALAU GUGATAN UU CIPTA KERJA KALAH DI MK
Perwakilan buruh sedang melakukan gugatan terhadap Undang-undang Cipta Kerja khususnya
klaster ketenagakerjaan. Buruh menggugat aturan tersebut ke Mahkamah Konstitusi (MK) agar
klaster ketenagakerjaan dicabut.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menuturkan saat ini sudah
memasuki sidang kesaksian terhadap uji formil UU Cipta Kerja. Dalam sidang kesaksian itu
pihaknya sudah mengingatkan ke majelis hakim bahwa secara formil pembuatan undang-undang
tersebut cacat hukum.
"Saya sudah menjadi saksi fakta tanggal 25 Agustus yang lalu," katanya kepada detikcom baru-
baru ini.
Yang kedua judicial review yang buruh lakukan adalah uji materiil. Tapi itu dihentikan dulu
karena harus menunggu uji formil selesai. Kalau gugatan uji formil dikabulkan maka tak perlu
lagi ada uji materiil. "Nah uji materiil ini baru waktu itu mendengarkan keterangan dari
pemerintah," jelasnya.
Seandainya gugatan di MK ditolak maka pihaknya akan mengajukan legislative review ke DPR.
Menurutnya hal itu memungkinkan untuk dilakukan. "Secara konstitusional kita bisa minta
kepada DPR melakukan legislative review. Legislative review itu artinya revisi undang-undang,
kan undang-undangnya sudah sah nih diundangkan, kan boleh direvisi. Itu kan setahun ya,
setahun berarti Oktober 2021. Di Oktober 2021 kita minta DPR revisi, masukkan di Prolegnas
untuk tahun 2022," jelas Said Iqbal.
Selain langka legislative review, sebagai anggota Governing Body ILO, dia juga sudah
memasukkan masalah UU Cipta Kerja ke dalam komite aplikasi standar, yaitu Undang-undang
Cipta Kerja melanggar Konvensi ILO Nomor 87 tentang Hak Berserikat dan Konvensi ILO Nomor
98 tentang Hak Berunding. "Ini sudah dibahas di ILO sana. Nah tentu ILO akan mengeluarkan
sikap resminya," paparnya.
"Dan yang terakhir, aksi-aksi tentu akan kita lakukan, bahkan saya sudah sampaikan tidak ada
jaminan bahwa buruh tidak akan melakukan aksi. Bisa jadi di tengah pandemi ini pun buruh bisa
melakukan aksi mogok nasional jilid 2. Bentuknya setop produksi, intinya nggak keluar pabrik
tapi semua produksi perusahaan setop berhenti," tambahnya.
172
