Page 174 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021
P. 174
Judul Mimpi Buruk Penyesuaian Upah
Nama Media detik.com
Newstrend Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja di Masa Pandemi COVID-19
Halaman/URL https://news.detik.com/kolom/5704856/mimpi-buruk-penyesuaian-
upah
Jurnalis Dian Septi Trisnanti
Tanggal 2021-09-01 10:35:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Ringkasan
Untuk ke sekian kalinya, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia menerbitkan kebijakan terkait
pandemi, yaitu Kepmen No. 104/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama
Masa Pandemi COVID 2019. Kabarnya, Kepmen tersebut bertujuan untuk memberikan panduan
bagi buruh dan pengusaha di masa pandemi supaya kelangsungan bekerja dan usaha tetap
terjaga.
MIMPI BURUK PENYESUAIAN UPAH
Untuk ke sekian kalinya, Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia menerbitkan kebijakan terkait
pandemi, yaitu Kepmen No. 104/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama
Masa Pandemi COVID 2019. Kabarnya, Kepmen tersebut bertujuan untuk memberikan panduan
bagi buruh dan pengusaha di masa pandemi supaya kelangsungan bekerja dan usaha tetap
terjaga.
Selain itu, secara khusus Keputusan Menteri ini bertujuan untuk memberikan (1) Panduan
penyesuaian sistem kerja dalam hubungan kerja antara pengusaha dan buruh untuk mencegah
dan mengurangi risiko Covid 19; (2) Panduan pelaksanaan penyesuaian upah bagi perusahaan
terdampak Covid-19 agar tetap dapat memenuhi kebutuhan buruh; (3) Mendorong pengusaha
dan buruh supaya mengembangkan dialog dalam rangka menyelesaikan permasalahan
hubungan kerja sehingga dapat mencegah terjadinya PHK
Tujuan yang tercantum dalam Kepmen 104/2021 terasa janggal dan membunuh harapan kaum
buruh akan hadirnya perlindungan negara di masa pandemi. Di tengah pandemi yang tak
kunjung usai, PPKM yang masih diperpanjang entah sampai berapa purnama, kaum buruh
kembali dipaksa menerima pil pahit "penyesuaian upah". Tentu saja makna penyesuaian upah
ini pasti bukan kenaikan upah, bukan?
Alih-alih mempertahankan supaya upah buruh tetap bertahan di angka minimum yaitu Upah
Minimum Provinsi (UMP), pemerintah justru memberi kepastian penurunan upah yang
berdampak pada penurunan kualitas hidup buruh dan keluarganya. Kebijakan pemerintah ini
173
