Page 53 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021

TINGKATKAN PENDAFTAR WLKP, KEMNAKER TERAPKAN PENDEKATAN BERBASIS
KEMANFAATAN
Kementerian Ketenagakerjaan menerapkan pendekatan berbasis kemanfaatan dalam
menyosialisasikan Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Pendekataan ini
diharapkan dapat meningkatkan kesadaraan perusahaan untuk mendaftar WLKP tidak hanya
berdasarkan kewajiban semata, namun berdasarkan kebutuhan perusahaan akan pentingnya
WLKP.

Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Kemnaker
Haiyani Rumondang, mengatakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah
mencanangkan '9 Lompatan Besar Kemnaker', di mana salah satu poinnya adalah reformasi
pengawasan ketenagakerjaan.

"Melalui reformasi birokrasi ini, kami ingin mengubah pendekatan dalam mensosialisasikan
WLKP, agar WLKP tidak dianggap sebagai sebuah kewajiban, tetapi WLKP menjadi sesuatu yang
bermanfaat dan benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri," katanya di Jakarta, Rabu
(1/9/2021).

Sementara Direktur Bina Pemeriksaan Norma Hukum Ketenagakerjaan (Binariksa) Kemnaker
Yudi Adiratna mengatakan, reformasi pengawasan ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk
meningkatkan kepatuhan stakeholders dalam mengimplementasikan norma-norma
ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan perusahaan dalam mendaftar WLKP.

Untuk itu, sosialisasi WLKP yang dilakukan pihaknya saat ini tidak lagi fokus pada kewajiban
pengusaha dalam mendaftarkan perusahaannya di WLKP, namun pada kemanfaatan yang
didapat perusahaan manakala telah didaftarkan di WLKP.

"Kita harus mengubah mindset, Pemerintah harus mengubah gayanya, kalau gayanya gaya
paksa itu sudah nggak jamannya," kata Yuli Adiratna pada acara Sosialisasi Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan yang dilaksanakan secara hybrid di Bandung, Selasa
(31/8/2021).

Dia menuturkan, kepatuhan perusahaan dalam mendaftar WLKP masih rendah. Dari 26 juta
perusahaan secara nasional, baik perusahaan besar, menengah, maupun kecil, hanya 359.703
perusahaan yang telah mendaftarkan diri di WLKP.

Oleh karenanya, pendekatan kemanfaatan dan keuntungan yang didapat perusahaan setelah
mendaftar WLKP harus lebih ditekankan. Di mana perusahaan yang telah melakukan pendaftaran
di WLKP, maka secara otomatis akan terdaftar dalam database Kementrian Ketenagakerjaan,
yang nantinya akan digunakan oleh Pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
berkaitan dengan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum ataupun kelembagaan.

"Ini menjadi tantangan bagi kami, bagaimana memudahkan perusahaan melaporkan dan merasa
ada manfaatnya. Jangan hanya terpaksa," ujar Yuli. CM (ars).

52