Page 50 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021

KEMNAKER : ZERO TOLERANCE FOR HARASSMENT

Demi mewujudkan kenyamanan bekerja bagi perempuan tanpa diskriminasi, kekerasan, dan
pelecehan seksual di tempat kerja, Kementerian Ketenagakerjaan mendorong dunia usaha dan
industri untuk memberikan komitmen yang kuat dalam menjaga kelangsungan hubungan kerja
yang harmonis dan dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.

Demikian disampaikan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Kemnaker, Indah Anggoro Putri, dalam pembukaan Dialog Kesetaraan Upah dan Perlindungan
Hak-Hak Lainnya Bagi Pekerja Perempuan di Tempat Kerja di Jakarta.

"Kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja dapat menimpa siapa saja dan merugikan
semua pihak. Bagi pekerja mengakibatkan turunnya kinerja yang mempengaruhi produktivitas
kerja, sehingga dapat berdampak pada kelangsungan usaha bagi pengusaha," ungkap Dirjen
Putri.

Hadir dalam Acara Dialog Kesetaraan Upah dan Perlindungan Hak-Hak Lainnya Bagi Pekerja
Perempuan di Tempat Kerja antara lain Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari, Asisten Deputi
Perlindungan Hak Perempuan Pekerja dan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Rafail Walangitan,
Direktur Hubungan Kerja dan Pengupahan, Dinar Titus Jogaswitani, Pakar Pengupahan, Komnas
Perempuan, LBH APIK, Serikat dan Federasi Pekerja Perempuan.
Dialog ini membahas strategi menciptakan Zero Tolerance for Harassment di dunia kerja. Adanya
perbedaan relasi kekuasaan antarabawahan dan atasan, kerap menimbulkan kasus kekerasan
dan pelecehan di dunia kerja. Mirisnya, perempuan menjadi kelompok yang rentan menjadi
korban.

Dirjen Putri mengatakan, Kemnaker di bawah kepemimpinan Menaker Ida Fauziyah menaruh
perhatian yang besar terhadap peningkatan pelindungan hak-hak bekerja bagi pekerja
perempuan. Hal ini mengingat masih terjadinya diskriminasi pekerja perempuan dalam
hubungan kerja, yang membuat hubungan Industrial yang tidak kondusif.

"Dalam rangka peningkatan pelindungan dan perhatian hak-hak bekerja bagi perempuan Ditjen
PHI dan Jamsos, menyelenggarakan Dialog Kesetaraan Upah dan perlindungan hak-hak lainnya
bagi pekerja perempuan di tempat kerja," kata Dirjen Putri.
Hal ini menurutnya akan berpengaruh pada tingkat capaian kesejahteraan pekerja dan
keluarganya. Oleh karena itu, perlu adanya kepedulian bersama demi mewujudkan kenyamanan
bekerja melalui pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja, khususnya bagi
pekerja perempuan.

Pelaksanaan pelindungan bagi pekerja perempuan di tempat kerja perlu dilakukan pengawasan
dari Pemerintah. Sebab, menurut Dirjen Putri, masih terdapat pemberian hak-hak pekerja
perempuan yang tidak sama dengan pekerja laki-laki, meskipun mempunyai tanggungjawab
yang sama seperti hak cuti, tunjangan keluarga, fasilitas ataupun jaminan sosial yang berbeda.

"Undang-undang telah menegaskan bahwa setiap pekerja dilindungi hak-haknya atas
keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan
harkat dan martabat manusia," jelasnya.
Selain instrumen dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka
kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan, Staf Ahli Kementerian Ketenagakerjaan, Dita
Indah sari, mendorong agar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.
SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja untuk
dinaikkan menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan agar lebih kuat.

49