Page 46 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021
P. 46

TINGKATKAN PENDAFTAR WLKP, KEMNAKER TERAPKAN PENDEKATAN BERBASIS
              KEMANFAATAN
              Kementerian  Ketenagakerjaan  menerapkan  pendekatan  berbasis  kemanfaatan  dalam
              menyosialisasikan  Wajib  Lapor  Ketenagakerjaan  di  Perusahaan  (WLKP).  Pendekataan  ini
              diharapkan dapat meningkatkan kesadaraan  perusahaan untuk mendaftar WLKP tidak hanya
              berdasarkan kewajiban semata, namun berdasarkan kebutuhan perusahaan akan pentingnya
              WLKP.

              Dirjen  Pembinaan  Pengawasan  Ketenagakerjaan  dan  K3  (Binwasnaker  dan  K3)  Kemnaker,
              Haiyani  Rumondang,  mengatakan  bahwa  Menteri  Ketenagakerjaan,  Ida  Fauziyah,  telah
              mencanangkan  9  Lompatan  Besar  Kemnaker,  di  mana  salah  satu  poinnya  adalah  reformasi
              pengawasan ketenagakerjaan.

              "Melalui  reformasi  birokrasi  ini,  kami  ingin  mengubah  pendekatan  dalam  mensosialisasikan
              WLKP, agar WLKP tidak dianggap sebagai sebuah kewajiban, tetapi WLKP menjadi sesuatu yang
              bermanfaat dan benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri," kata Dirjen Haiyani di
              Jakarta, Rabu (1/9/2021).

              Sementara Direktur Bina Pemeriksaan Norma Hukum Ketenagakerjaan (Binariksa) Kemnaker,
              Yudi Adiratna, mengatakan bahwa reformasi pengawasan ketenagakerjaan sangat diperlukan
              untuk  meningkatkan  kepatuhan  stakeholders  dalam  mengimplementasikan  norma-norma
              ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan perusahaan dalam mendaftar WLKP.

              Untuk itu, sosialisasi WLKP yang dilakukan pihaknya saat ini tidak lagi fokus pada kewajiban
              pengusaha  dalam  mendaftarkan  perusahaannya  di  WLKP,  namun  pada  kemanfaatan  yang
              didapat perusahaan manakala telah didaftarkan di WLKP.

              "Kita  harus  mengubah  mindset,  pemerintah  harus  mengubah  gayanya,  kalau  gayanya  gaya
              paksa  itu  sudah  nggak  jamannya,"  kata  Yuli  Adiratna  pada  acara  Sosialisasi  Wajib  Lapor
              Ketenagakerjaan di Perusahaan yag dilaksanakan secara hybrid di Bandung, Selasa (31/8).

              Yuli Adiratna menuturkan, kepatuhan perusahaan dalam mendaftar WLKP masih rendah. Dari 26
              juta  perusahaan  secara  nasional,  baik  perusahaan  besar,  menengah,  maupun  kecil,  hanya
              359.703 perusahaan yang telah mendaftarkan diri di WLKP.
              Oleh karenanya, pendekatan kemanfaatan dan keuntungan yang didapat perusahaan setelah
              mendaftar WLKP harus lebih ditekankan. Di mana perusahaan yang telah melakukan pendaftaran
              di WLKP, maka secara otomatis akan terdaftar dalam database Kementrian Ketenagakerjaan,
              yang nantinya akan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik
              berkaitan dengan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum ataupun kelembagaan.

              "Ini menjadi tantangan bagi kami, bagaimana memudahkan perusahaan melaporkan dan merasa
              ada manfaatnya. Jangan hanya terpaksa," ujarnya.
















                                                           45
   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51