Page 42 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021

bebas Covid-19, dan limitasi moda transportasi karena tak ada akses ke negara-negara
penempatan.
"Semua itu menjadikan biaya sangat tinggi, karena harus transit ke beberapa negara dan
melakukan karantina," kata Ida Fauziyah.

Dasar pelindungan Calon PMI pada masa pandemi Covid-19 ini yakni pasal 32, UU Nomor 18
Tahun 2017, karena pertimbangan keamanan Covid-19 sebagai penyakit menular dan
menindaklanjuti Permen Nomor 17 Tahun 2019.

"Kepmen ini dikeluarkan setelah koordinasi dan masukan antar Kementerian," ucap Menaker
melanjutkan.

Kepada para Senator, Menaker menjelaskan berbagai upaya pelindungan pemerintah kepada
PMI pada masa pendemi COVID-19, yakni dengan koordinasi dengan perwakilan RI (Atnaker),
memberikan bantuan masker, hingga imbauan tidak mudik/pulang.

Selain itu, pemerintah juga berupaya memberikan pelindungan PMI di luar negeri pada negara
penempatan yang menerapkan lockdown, yakni dengan berkoordinasi dengan perwakilan RI
(Atnaker) untuk melakukan tiga langkah.

Pertama, komunikasi dengan unsur maupun agency. Bagi PMI habis kontrak dapat
dibantu/fasilitasi tetap tinggal. Sedangkan PMI yang dimungkin PMI diberikan pilihan waktu
kerja, tetap menerima upah/gaji sesuai aturan ataun atau kesepakatan para pihak.
"Ketiga, memastikan protokol WHO di tempat kerja dan di tempat istirahat," kata Menaker Ida
Fauziyah didampingi Dirjen Binapenta & PKK Suhartono, Dirjen Binwasnaker & K3 Haiyani
Rumondang dan Dirjen PHI Jamsos Indah Anggoro Putri.

Sedangkan upaya pelindungan PMI di dalam negeri (setelah bekerja) pada masa pandemi Covid-
19 yakni koordinasi Kementerian/Lembaga terkait penanganan pemulangan/kepulangan PMI ke
daerah asal.

Kedua, koordinasi dengan Kemenkes terkait permohonan pemeriksaan kesehatan di debarkasi
Indonesia bagi PMI pulang. Ketiga, koordinasi dengan Disnaker agar Petugas Desa Migran
Produktif di desa aktif membantu Pemerintah Desa mengantisipasi PMI pulang. Keempat,
pemberian bantuan pemberdayaan tenaga kerja melalui program inkubasi bisnis dan tenaga
kerja mandiri.***.

41