Page 40 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021
P. 40
Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 (Binwasnaker dan K3) Kemnaker,
Haiyani Rumondang, mengatakan bahwa Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, telah
mencanangkan sembilan Lompatan Besar Kemnaker. Salah satu poinnya adalah reformasi
pengawasan ketenagakerjaan.
"Melalui reformasi birokrasi ini, kami ingin mengubah pendekatan dalam mensosialisasikan WLKP
agar WLKP tidak dianggap sebagai sebuah kewajiban, tetapi WLKP menjadi sesuatu yang
bermanfaat dan benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri," kata Haiyani dalam
keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).
Sementara itu, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Hukum Ketenagakerjaan Kemnaker, Yuli
Adiratna, mengatakan bahwa reformasi pengawasan ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk
meningkatkan kepatuhan stakeholders dalam mengimplementasikan norma-norma
ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan perusahaan dalam mendaftar WLKP.
Untuk itu, sosialisasi WLKP tidak lagi fokus pada kewajiban pengusaha dalam mendaftarkan
perusahaannya di WLKP. Namun. lanjutnya, fokus pada manfaat yang didapat perusahaan
setelah didaftarkan di WLKP. "Kita harus mengubah mindset, pemerintah harus mengubah
gayanya. Kalau gayanya gaya paksa itu sudah enggak zamannya," kata Yuli.
Ia menuturkan, kepatuhan perusahaan dalam mendaftar WLKP masih rendah. Dari 26 juta
perusahaan secara nasional, baik perusahaan besar, menengah, maupun kecil, hanya 359.703
perusahaan yang telah mendaftarkan diri di WLKP.
Oleh karenanya, pendekatan kemanfaatan dan keuntungan yang didapat perusahaan setelah
mendaftar WLKP harus lebih ditekankan. Menurutnya, perusahaan yang telah melakukan
pendaftaran di WLKP, secara otomatis akan terdaftar dalam database Kemnaker.
Adapun database akan digunakan oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan lebih baik
berkaitan dengan ketenagakerjaan kepada masyarakat umum dan kelembagaan. "Ini menjadi
tantangan bagi kami, bagaimana memudahkan perusahaan melaporkan dan merasa ada
manfaatnya. Jangan hanya terpaksa," ujarnya.
39
