Page 37 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021

Dialog ini membahas strategi menciptakan Zero Tolerance for Harassment di dunia kerja. Adanya
perbedaan relasi kekuasaan antarabawahan dan atasan, kerap menimbulkan kasus kekerasan
dan pelecehan di dunia kerja. Mirisnya, perempuan menjadi kelompok yang rentan menjadi
korban.

Putri mengatakan, Kemenaker di bawah kepemimpinan Menaker Ida Fauziyah menaruh
perhatian yang besar terhadap peningkatan pelindungan hak-hak bekerja bagi pekerja
perempuan. Hal ini mengingat masih terjadinya diskriminasi pekerja perempuan dalam
hubungan kerja, yang membuat hubungan Industrial yang tidak kondusif. “Dalam rangka
peningkatan pelindungan dan perhatian hak-hak bekerja bagi perempuan Ditjen PHI dan Jamsos,
menyelenggarakan Dialog Kesetaraan Upah dan perlindungan hak-hak lainnya bagi pekerja
perempuan di tempat kerja,” kata Putri.

Hal ini menurutnya akan berpengaruh pada tingkat capaian kesejahteraan pekerja dan
keluarganya. Oleh karena itu, perlu adanya kepedulian bersama demi mewujudkan kenyamanan
bekerja melalui pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja, khususnya bagi
pekerja perempuan.
Pelaksanaan pelindungan bagi pekerja perempuan di tempat kerja perlu dilakukan pengawasan
dari Pemerintah. Sebab, menurut Dirjen Putri, masih terdapat pemberian hak-hak pekerja
perempuan yang tidak sama dengan pekerja laki-laki, meskipun mempunyai tanggungjawab
yang sama seperti hak cuti, tunjangan keluarga, fasilitas ataupun jaminan sosial yang berbeda.
“Undang-undang telah menegaskan bahwa setiap pekerja dilindungi hak-haknya atas
keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan
harkat dan martabat manusia,” jelasnya.

Selain instrumen dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam menekan angka
kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan, Staf Ahli Kementerian Ketenagakerjaan, Dita
Indah sari, mendorong agar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.
SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja untuk
dinaikkan menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan agar lebih kuat.

“Dengan menjadi Permenaker, maka RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dapat lebih kuat
pengesahannya. Kalau masih berupa Surat Edaran agak sulit disahkan karena lebih bersifat
imbauan. Selain itu Kemnaker juga telah memfasilitasi Komitmen Bersama Konfederasi serikat
Pekerja dan Apindo keoada DPR agar segera mengesahkan RUU PKS (Penghapusan Kekerasan
Seksual) pada 30 April lalu” ungkap Dita.

36