Page 73 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021

KEMNAKER BAHAS STRATEGI AGAR WANITA BEBAS DARI PELECEHAN-
DISKRIMINASI

Kementerian Ketenagakerjaan berupaya memberi kenyamanan bekerja bagi perempuan tanpa
diskriminasi, kekerasan, dan pelecehan seksual di tempat kerja. Upaya tersebut dengan
mendorong komitmen dunia usaha dan industri dalam menjaga kelangsungan hubungan kerja
yang harmonis.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro
Putri mengatakan hal ini juga dilakukan agar dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja.

"Kekerasan dan pelecehan seksual di tempat kerja dapat menimpa siapa saja dan merugikan
semua pihak. Bagi pekerja mengakibatkan turunnya kinerja yang mempengaruhi produktivitas
kerja, sehingga dapat berdampak pada kelangsungan usaha bagi pengusaha," ungkap Putri
dalam keterangan tertulis, Rabu (1/9/2021).

Putri menyampaikan hal tersebut dalam Dialog Kesetaraan Upah dan Perlindungan Hak-Hak
Lainnya bagi Pekerja Perempuan di Tempat Kerja. Dialog tersebut membahas soal strategi
menciptakan Zero Tolerance for Harassment di dunia kerja.

Putri melanjutkan, adanya perbedaan relasi kekuasaan antara bawahan dan atasan kerap
menimbulkan kasus kekerasan dan pelecehan di dunia kerja. Mirisnya, perempuan menjadi
kelompok yang rentan menjadi korban.

Untuk itu Kemnaker menaruh perhatian terhadap peningkatan pelindungan hak-hak bekerja bagi
pekerja perempuan. Hal ini dilakukan mengingat masih ditemukannya diskriminasi pekerja
perempuan dalam hubungan kerja yang membuat hubungan industrial yang tidak kondusif.
"Dalam rangka peningkatan pelindungan dan perhatian hak-hak bekerja bagi perempuan Ditjen
PHI dan Jamsos, menyelenggarakan Dialog Kesetaraan Upah dan perlindungan hak-hak lainnya
bagi pekerja perempuan di tempat kerja," terangnya.

Putri menilai upaya peningkatan pelindungan ini akan berpengaruh pada tingkat capaian
kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan adanya kepedulian bersama
demi mewujudkan kenyamanan bekerja melalui pencegahan kekerasan dan pelecehan seksual
di tempat kerja, khususnya bagi pekerja perempuan.
Ia menambahkan upaya pelaksanaan pelindungan bagi perempuan di tempat kerja ini
memerlukan pengawasan dari pemerintah. Sebab, dalam praktiknya, masih ada pemberian hak-
hak pekerja perempuan yang tidak sama dengan pekerja laki-laki meski perempuan memiliki
tanggung jawab yang sama. Mulai dari hak cuti, tunjangan keluarga, fasilitas, ataupun jaminan
sosial yang berbeda.

"Undang-undang telah menegaskan bahwa setiap pekerja dilindungi hak-haknya atas
keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan
harkat dan martabat manusia," jelasnya.

Sementara itu, Staf Ahli Kementerian Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari mengatakan pihaknya
tak hanya fokus pada instrumen dan kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah.
Khususnya, dalam menekan angka kekerasan seksual terhadap pekerja perempuan. Akan tetapi,
Kemnaker juga turut mendorong agar Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.
SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di Tempat Kerja dapat
dinaikkan menjadi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sehingga aturan ini menjadi lebih kuat.

72