Page 78 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021

Besar. Salah satu poinnya adalah reformasi pengawasan ketenagakerjaan."Melalui reformasi
birokrasi kami ingin mengubah pendekatan dalam mensosialisasikan WLKP, agar WLKP tidak
dianggap sebagai sebuah kewajiban, tetapi menjadi sesuatu yang bermanfaat dan benar-benar
dibutuhkan oleh perusahaan itu sendiri," kata Haiyani di Jakarta, Rabu, 1 September
2021.Sementara itu, Direktur Bina Pemeriksaan Norma Hukum Ketenagakerjaan (Binariksa), Yudi
Adiratna menjelaskan bahwa reformasi pengawasan ketenagakerjaan sangat diperlukan untuk
meningkatkan kepatuhan stakeholders dalam mengimplementasikan norma-norma
ketenagakerjaan, termasuk kepatuhan perusahaan dalam mendaftar WLKP.
Untuk itu, sosialisasi WLKP yang dilakukan pihaknya saat ini tidak lagi fokus pada kewajiban
pengusaha dalam mendaftarkan perusahaannya di WLKP, namun pada kemanfaatan yang
didapat perusahaan."Kita harus mengubah mindset, pemerintah harus mengubah gayanya,
kalau gaya paksa itu sudah nggak jamannya," kata Yuli pada acara Sosialisasi Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan yang digelar secara hybrid di Bandung, Selasa, 31 Agustus
2021.Yuli menuturkan kepatuhan perusahaan dalam mendaftar WLKP masih tergolong rendah.
Dari 26 juta perusahaan secara nasional, baik perusahaan besar, menengah, maupun kecil,
hanya 359.703 perusahaan yang telah mendaftarkan diri di WLKP.Oleh karena itu pendekatan
kemanfaatan dan keuntungan yang didapat perusahaan setelah mendaftar WLKP harus lebih
ditekankan. Perusahaan yang telah melakukan pendaftaran di WLKP, maka secara otomatis akan
terdaftar dalam database Kementerian Ketenagakerjaan, yang nantinya akan digunakan oleh
pemerintah untuk memberikan pelayanan bermutu."Ini menjadi tantangan bagi kami,
bagaimana memudahkan perusahaan melaporkan dan merasa ada manfaatnya. Jangan hanya
terpaksa," ujar Yuli.

77