Page 82 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 2 SEPTEMBER 2021
P. 82
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Kemnaker, Indah Anggoro
Putri, mengatakan, pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja di tempat bekerja. Hal ini tentu
akan berdampak buruk bagi setiap pihak.
"Bagi pekerja mengakibatkan turunnya kinerja yang mempengaruhi produktivitas kerja, sehingga
dapat berdampak pada kelangsungan usaha bagi pengusaha," kata Indah dalam pembukaan
Dialog Kesetaraan Upah dan Perlindungan Hak-Hak Lainnya Bagi Pekerja Perempuan di Tempat
Kerja, di Jakarta, Rabu (1/9).
Indah menerangkan, dialog ini berupaya menemukan strategi yang tepat untuk menghilangkan
pelecehan seksual di dunia kerja. Sebab, perbedaan kekuasaan antara atasan dan bawahan
kerap menimbulkan kasus kekerasan dan pelecehan. Mirisnya, pekerja perempuan adalah
kelompok yang paling rentan menjadi korban.
Dia pun mengakui bahwa pengawasan pemerintah harus ditingkatkan untuk mencegah
pelecehan seksual di tempat kerja. Apalagi, kini masih terdapat sejumlah perusahaan yang tidak
memenuhi hak pekerja pekerja perempuan dan laki-laki secara setara. Misalnya, hak cuti,
tunjangan keluarga, tunjangan fasilitas, dan jaminan sosial.
"(Padahal) undang-undang telah menegaskan bahwa setiap pekerja dilindungi hak-haknya atas
keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, dan perlakuan yang sesuai dengan
harkat dan martabat manusia," kata Indah sebagaimana dikutip dalam siaran persnya.
Staf Ahli Kementerian Ketenagakerjaan, Dita Indah Sari, menambahkan, Kemnaker sebenarnya
sudah membuat instrumen dan pedoman pencegahan, yakni Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja
dan Transmigrasi No.SE.03/MEN/IV/2011 tentang Pedoman Pencegahan Pelecehan Seksual di
Tempat Kerja. Kini, pihaknya sedang berupaya memperkuat surat edaran itu dengan
menjadikannya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan.
Menurut Dita, menaikkan status aturan itu menjadi peraturan menteri akan dapat mendorong
percepatan pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). "Kemnaker juga telah
memfasilitasi komitmen bersama konfederasi serikat pekerja dan Apindo kepada DPR agar
segera mengesahkan RUU PKS pada 30 April lalu," ungkap Dita.
81
