Page 140 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2021
P. 140
Ada beberapa poin permasalahan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI yang merupakan keluhan
dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI).
"Pertama terkait surat DPD RI kepada Menteri Tenaga Kerja tentang relaksasi deposito sebesar
Rp1,5 miliar. Asosiasi P3MI berharap deposit tersebut dipinjamkan kepada P3MI sebagai dana
operasional dan lain-lain. Kita memohon ada solusi tentang hal ini," ujar LaNyalla.
Selain itu permintaan dari asosiasi P3MI agar karantina bagi Calon Pekerja Migran Indonesia
(CPMI) difasilitasi oleh pemerintah. Selanjutnya perlunya kembali membuka dan memperluas
penempatan CPMI ke berbagai negara potensial.
Menjawab permasalahan tersebut Menaker Ida Fauziah menjelaskan bahwa relaksasi pencarian
dana deposito akan dikaji secara mendalam agar sesuai prosedur yang ada.
"Kami sedang mencarikan landasan hukum yang pas. Karena meliputi banyak aspek, harus ada
diskresi, di mana semua harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Jadi biro hukum
Kemnaker masih mengkaji bersama dengan beberapa pihak agar tidak menabrak aturan yang
sudah ada," jelas Ida Fauziah.
Untuk karantina calon pekerja migran Kemenaker sudah memikirkan hal itu namun sedang dalam
proses pematangan.
"Dalam adaptasi kebiasaan baru, penempatan calon pekerja migran memang perlu berbagai
prosedur. Untuk karantina kita sedang proses agar bisa difasilitasi oleh pemerintah. Harus
dimatangkan karena berkaitan dengan anggaran," lanjutnya.
Kemudian terkait perluasan penempatan pekerja migran masa pandemi Ida Fauziah menjelaskan
bahwa pihaknya terus melakukan pembicaraan dengan negara-negara tujuan.
"Kami meningkatkan intensitas pembahasan draft MoU dengan negara-negara potensial untuk
penempatan dengan berbagai skema G to G maupun P to P. Negara itu antara lain negara PEA,
Kuwait, Qatar, Jerman, Malaysia dan Brunei Darussalam. Kemudian kami juga terus
memberdayakan dan menguatkan Atase Tenaga Kerja di negara penempatan," katanya.
Selain beberapa hal tadi, Menaker menjelaskan pihaknya juga mempercepat vaksinasi kepada
CPMI dan PMI. Bersama kementerian dan lembaga lain juga selalu memantau dan menganalisa
dibukanya kembali kesempatan bekerja bagi pekerja migran Indonesia.
139
