Page 137 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2021

berlangsung di Kantor DPD, Komplek Parlemen, Senayan, Ketua DPD RI didampingi Ketua Komite
III DPD RI Sylviana Murni dan Wakil Ketua Komite III Evi Apita Maya. Sementara anggota Komite
III lainnya mengikuti acara dengan zoom meeting.

RAPAT KERJA DENGAN MENAKER, KETUA DPD RI BAHAS PENEMPATAN PEKERJA
MIGRAN

Ketua DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, mengundang Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziah,
untuk melakukan rapat kerja dengan Komite III DPD RI, Selasa (31/8/2021).

Dalam rapat yang berlangsung di Kantor DPD, Komplek Parlemen, Senayan, Ketua DPD RI
didampingi Ketua Komite III DPD RI Sylviana Murni dan Wakil Ketua Komite III Evi Apita Maya.
Sementara anggota Komite III lainnya mengikuti acara dengan zoom meeting.
Sedangkan Menaker Ida Fauziah hadir bersama Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono,
Dirjen Binwasker dan K3 Haiyani Rumondang, Dirjen PHI dan Jamsos Indah Anggoro Putri. Selain
itu hadir juga para pengurus APPMI (Asosiasi Pengusaha Penempatan Migran Indonesia).

LaNyalla meminta kepada Kemenaker untuk menjawab persoalan para Pengusaha Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (P3MI), agar dapat kembali memberi kontribusi bagi percepatan
pemulihan ekonomi nasional Indonesia.

"Mengingat Pekerja Migran Indonesia, menjadi salah satu solusi untuk mengurangi
pengangguran, merupakan sumber devisa yang berdampak kepada berputarnya roda
perekonomian di masyarakat dan pendukung pertumbuhan ekonomi nasional di tengah
pandemi," katanya.

Ada beberapa poin permasalahan yang disampaikan oleh Ketua DPD RI yang merupakan keluhan
dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran (P3MI).

"Pertama terkait surat DPD RI kepada Menteri Tenaga Kerja tentang relaksasi deposito sebesar
Rp1,5 miliar. Asosiasi P3MI berharap deposit tersebut dipinjamkan kepada P3MI sebagai dana
operasional dan lain-lain. Kita memohon ada solusi tentang hal ini," ujar LaNyalla.

Selain itu permintaan dari asosiasi P3MI agar karantina bagi Calon Pekerja Migran Indonesia
(CPMI) difasilitasi oleh pemerintah. Selanjutnya perlunya kembali membuka dan memperluas
penempatan CPMI ke berbagai negara potensial.

Menjawab permasalahan tersebut Menaker Ida Fauziah menjelaskan bahwa relaksasi pencarian
dana deposito akan dikaji secara mendalam agar sesuai prosedur yang ada.

"Kami sedang mencarikan landasan hukum yang pas. Karena meliputi banyak aspek, harus ada
diskresi, di mana semua harus mengikuti peraturan perundang-undangan. Jadi biro hukum
Kemnaker masih mengkaji bersama dengan beberapa pihak agar tidak menabrak aturan yang
sudah ada," jelas Ida Fauziah.

Untuk karantina calon pekerja migran Kemenaker sudah memikirkan hal itu namun sedang dalam
proses pematangan.

"Dalam adaptasi kebiasaan baru, penempatan calon pekerja migran memang perlu berbagai
prosedur. Untuk karantina kita sedang proses agar bisa difasilitasi oleh pemerintah. Harus
dimatangkan karena berkaitan dengan anggaran," lanjutnya.

136