Page 41 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2021
P. 41

Judul               Mempertahankan Daya Beli Pekerja
                Nama Media          Pikiran Rakyat
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         Pg11
                Jurnalis            Opini
                Tanggal             2021-09-01 05:29:00
                Ukuran              142x188mmk
                Warna               Hitam/Putih
                AD Value            Rp 46.860.000

                News Value          Rp 140.580.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif




              Ringkasan
              UPAH layak adalah instrumen negara untuk mendukung pekerja memperoleh penghidupan yang
              layak bagi kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Tiap-tiap
              warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ketentuan
              upah layak selama ini direpresentasikan dalam upah minimum (UM), yang mengalami perubahan
              cukup signifikan di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) juncto PP
              Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.


              MEMPERTAHANKAN DAYA BELI PEKERJA

              UPAH layak adalah instrumen negara untuk mendukung pekerja memperoleh penghidupan yang
              layak bagi kemanusiaan. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 27 ayat (2) UUD 1945, Tiap-tiap
              warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

              Ketentuan upah layak selama ini direpresentasikan dalam upah minimum (UM), yang mengalami
              perubahan cukup signifikan di UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja)
              juncto PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

              Perubahannya, antara lain UM sektoral tidak diatur lagi di UU Cipta Kerja dan dilarang ditetapkan
              gubernur di PP Pengupahan, kehadiran UM kabupaten/kota (UMK) dengan berbagai persyaratan,
              hingga rumus kenaikan UM di PP Pengupahan yang berpotensi menyebabkan UM sulit naik.

              Kehadiran UM sektoral di beberapa sektor unggulan yang nilainya di atas upah minimum provinsi
              (UMP)/  upah  minimum  kabupaten/  kota  (UMK),  selama  ini  menjadi  harapan  pekerja  dan
              keluarganya guna meningkatkan kesejahteraan mereka.

              Namun,  dengan  dihapuskannya  UM  sektoral,  membuat  kalangan  pekerja  dan  serikat
              pekerja/serikat buruh (SP/SB) resah. Ketentuan Pasal 82 (huruf b dan c) PP Pengupahan yang
              mengamanatkan UM sektoral yang telah ditetapkan dan berlaku, harus dicabut dan tidak berlaku
              lagi  sesuai  ketentuan  waktu  yang  disyaratkan,  akan  menyebabkan  upah  pekerja  di  sektor
              unggulan menurun.



                                                           40
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46