Page 75 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 1 SEPTEMBER 2021
P. 75
lima kabupaten/kota menerima bantuan subsidi upah (BSU) 2021. Pencairan BSU dilakukan
bertahap.
"Untuk penyaluran BSU sudah dimulai awal Agustus 2021 secara bertahap. Transfer dilakukan
sampai September juga karena jumlah penerimanya banyak," kata Kepala Kantor Cabang BPJS
Ketenagakerjaan Yogyakarta Asri Basir di Yogyakarta, Selasa (31/8).
Asri menuturkan, jumlah penerima subsidi upah senilai Rp 1 juta per orang di DIY mengalami
penurunan dibandingkan total penerima pada 2020 yang mencapai 244.000 pekerja. Penurunan
tersebut, menurut dia, disebabkan syarat batasan maksimal gaji yang berubah dari sebelumnya
di bawah Rp 5 juta per bulan menjadi di bawah Rp 3,5 juta per bulan.
Penyaluran dilakukan serentak untuk pekerja di lima kabupaten/kota di DIY. "Karena penyaluran
harus melalui Bank Himbara (Himpunan Bank Milik Negara) kami harus membuatkan rekening
dulu jika pekerja tidak punya," kata dia.
Meski demikian, kata dia, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta tidak mengetahui
secara pasti progres jumlah pekerja yang telah menerima bantuan itu. Meskipun demikian,
selama telah memenuhi syarat, para pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan itu dipastikan akan
mendapatkan bantuan yang disalurkan secara bertahap.
"Kalau ada komplain karena belum menerima BSU bisa langsung ke Dinas Ketenagakerjaan dan
Transmigrasi (Disnakertrans) DIY," ujar dia.
Sementara itu, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga Kerja Disnakertrans
DIY Ariyanto Wibowo berharap subsidi upah Rp 1 juta per orang itu dapat dimanfaatkan sebaik-
baiknya untuk penopang kebutuhan selama pandemi. "Untuk menopang hidup di masa sekarang
ini yang belum stabil. Walaupun nilainya dipandang kecil tapi mohon bisa digunakan dengan
bijak," ujar Bowo.
Berdasarkan aturan, menurut dia, pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS
Ketenagakerjaan untuk saat ini memang belum dapat mengakses bantuan tersebut.
Sebelumnya, Disnakertrans DIY mencatat sebanyak 3.179 pekerja di daerah ini dirumahkan
sejak awal Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3 Juli 2021.
Sementara itu, lanjut Bowo, mengacu data hingga Agustus 2021 tercatat sebanyak 221 pekerja
terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh sejumlah perusahaan di DIY.
74
