Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JUNI 2019
P. 32
PMI yang dikirim ke Korsel harus melalui sejumlah tahapan tes yakni verifikasi
dokumen, ujian bahasa Korea, dan ujian kemampuan.
Menurut Eva, kerja sama dengan Pemerintah Korea Selatan melalui kerangka EPS
telah berlangsung sejak 2004. Dalam skema EPS, Korsel membutuhkan pekerja di 5
sektor industri, yaitu manufaktur, perikanan, perkebunan, konstruksi, dan jasa.
"[Pengiriman PMI] yang kami utamakan [adalah untuk] sektor manufaktur dan
perikanan. Untuk sektor lainnya masih ditahan, karena masih ada masalah. Kecuali
bagi yang re-entry pada pengguna yang sama," ucap Eva.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja
Indonesia Tatang Budie Utama Razak menuturkan Indonesia merupakan salah satu
negara yang cukup banyak mengirmkan tenaga kerja ke Korsel.
"Banyak keuntungan dari program penempatan government to government bagi
pekerja migran Indonesia ke Korea Selatan," katanya.
Menurut data BNP2TKI, penempatan PMI ke Korsel sepanjang 2018 mencapai 6.921
orang, naik hampir dua kali lipat dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak
3.719 orang.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Migrant Care Anis Hidayah menuturkan
penempatan PMI di Korsel dan Jepang masih terkendala banyak masalah, seperti
proses yang lama dan tidak adanya kepastian hukum. Standar Pemerintah Korea
Selatan dalam menerapkan pekerja migran pun sangat tinggi.
"Terkait dengan kesehatan, Korea Selatan memang menerapkan standar ketat. Jadi,
jangan sampai ada pekerja migran yang dipulangkan," katanya.
Untuk itu, Anis meminta agar pemerintah juga melakukan sertifikasi keterampilan
yang dimiliki calon pekerja migran sebelum diberangkatkan ke negara beribu kota
Seoul itu.
Page 31 of 63.
