Page 152 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021

Judul Kemnaker Sebut Kebijakan Anies Revisi Kenaikan Upah Picu Polemik
Nama Media tirto.id
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://tirto.id/kemnaker-sebut-kebijakan-anies-revisi-kenaikan-upah-
picu-polemik-gmRS
Jurnalis Selfie Miftahul Jannah
Tanggal 2021-12-29 15:18:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Chairul Fadly (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan) Penetapan upah
yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat.
Seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta

negative - Chairul Fadly (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan) Penetapan upah
yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di masyarakat.
Seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta
positive - Chairul Fadly (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan) Sehingga dalam
mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas ketenagakerjaan wajib memberikan pemahaman
kepada pengusaha dan pekerja/buruh bahwa upah minimum (UMP dan UMK) adalah safety net
yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12 bulan. Adapun tenaga kerja
yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur dan skala upah

negative - Chairul Fadly (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan) Jika pengawasan
teknis tersebut belum membuahkan hasil, maka dilakukan tahapan teknis selanjutnya berupa
pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus atau investigatif. Dari hasil pemeriksaan yang
terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya digunakan oleh pemerintah
menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

negative - Chairul Fadly (Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan) Upah Minimum itu
penetapannya telah disepakati oleh 3 pihak, upah itu memang hak pekerja tapi juga harus diingat
dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan menyebut akan mengawal pelaksanaan pengupahan berdasarkan
PP Nomor 36 Tahun 2021 terkait polemik yang muncul karena revisi UMP. Kementerian
Ketenagakerjaan menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang merevisi Upah
Minimum Provinsi (UMP) 2022 memicu polemik.

151