Page 153 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 DESEMBER 2021
P. 153
KEMNAKER SEBUT KEBIJAKAN ANIES REVISI KENAIKAN UPAH PICU POLEMIK
Kementerian Ketenagakerjaan menyebut akan mengawal pelaksanaan pengupahan berdasarkan
PP Nomor 36 Tahun 2021 terkait polemik yang muncul karena revisi UMP.
Kementerian Ketenagakerjaan menilai kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang
merevisi Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 memicu polemik.
Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Chairul Fadly menjelaskan, pemerintah telah
memberlakukan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan sebagai landasan hukum
penetapan Upah Minimum (UM) di seluruh daerah di Indonesia.
Pemerintah berharap seluruh Pemerintah Daerah dalam menetapkan UM di daerahnya untuk
mengacu pada ketentuan yang berlaku.
"Penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan polemik di
masyarakat. Seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta," ujar dia kepada wartawan, Rabu
(29/2021).
Chairul menjelaskan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemendagri, Kepala Disnaker se-
Indonesia, serta Pengawas Ketenagakerjaan mengenai adanya polemik yang terjadi saat ini.
Hasilnya adalah Kementerian Ketenagakerjaan akan mengawal pelaksanaan pengupahan
berdasarkan PP Nomor 36 Tahun 2021, di mana pembinaan yang kita kedepankan.
"Sehingga dalam mengawal pelaksanaan pengupahan, dinas ketenagakerjaan wajib memberikan
pemahaman kepada pengusaha dan pekerja/buruh bahwa upah minimum (UMP dan UMK)
adalah safety net yang diberikan kepada tenaga kerja yang bekerja kurang dari 12 bulan. Adapun
tenaga kerja yang sudah bekerja lebih dari 12 bulan diberlakukan ketentuan struktur dan skala
upah," jelas dia.
Ia menjelaskan, dalam hal pembinaan teknis telah dilakukan secara optimal dan belum
membuahkan hasil sesuai yang diharapkan, maka dilakukan pengawasan teknis meliputi dampak
pelaksanaan kewenangan bidang ketenagakerjaan yang sudah diserahkan kepada pemerintah
daerah, maka pemerintah melakukan pengawasan teknis melalui pengkajian ulang, monitoring,
dan evaluasi.
"Jika pengawasan teknis tersebut belum membuahkan hasil, maka dilakukan tahapan teknis
selanjutnya berupa pemeriksaan reguler dan pemeriksaan khusus atau investigatif. Dari hasil
pemeriksaan yang terakhir ini, jika terbukti terdapat kesalahan maka untuk selanjutnya
digunakan oleh pemerintah menegakkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan," kata dia.
Adapun penetapan upah yang tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku akan menimbulkan
polemik di masyarakat, seperti yang terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Pihaknya akan memfasilitasi
jika ada perbedaan pandangan termasuk kenaikan upah minimum di DKI, karena unsur
pembinaannya yang akan dikedepankan.
"Upah Minimum itu penetapannya telah disepakati oleh 3 pihak, upah itu memang hak pekerja
tapi juga harus diingat dan disesuaikan dengan kemampuan pengusaha," tandas dia.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merevisi dan menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP)
2022 di DKI sebesar 5,1 persen menjadi Rp4.641.854 dari ketetapan sebelumnya hanya 0,85
persen sebesar Rp4.453.935.
152
